MAHFUD MD: Tak Ikut Campur Urusan Hak Angket seperti Ganjar!

SuarIndonesia — Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo ihwal penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dia menyampaikan itu guna menjelaskan kembali pernyataannya beberapa waktu lalu saat bilang tidak ikut campur urusan hak angket. Sementara Ganjar ingin partai pengusungnya memakai hak angket di DPR.

“Saya tidak ikut urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud lewat akun X pribadinya, dikutip CNNIndonesia, Jumat (23/2/2024).

Mahfud menegaskan sikapnya telah klir dalam masalah itu. Hak angket, kata dia, adalah hak yang dimiliki partai politik khususnya anggota DPR.

“Secara konstitusi hak angket itu urusan parpol di DPR, bukan urusan paslon capres/cawapres. Saya bukan orang parpol atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang parpol,” imbuhnya.

Mahfud sebelumnya menegaskan tak mau ikut campur soal rencana hak angket yang akan diajukan PDIP usai masa reses awal Maret mendatang di DPR. Dia menilai hak angket tak perlu membutuhkan dukungannya.

“Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR,” kata Mahfud, Kamis (22/2/2024) kemarin.

“Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR ndak mau,” imbuh Mahfud.

Sebelum itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ingin partai-partai pengusungnya menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Akan tetapi, partai-partai pengusungnya pun belum satu suara. PPP masih ingin fokus mengawal penghitungan suara legislatif yang masih dilakukan KPU. Urusan hak angket belum dibicarakan serius.

“Kita masih memikirkan penghitungan suara di lapangan. Tentu kalau ada kecurangan, data-data bukti-bukti, kita kumpulkan,” ucap petinggi PPP Achmad Baidowi, Kamis (22/2/2024) kemarin.

Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur bahkan blak-blakan menolak wacana penggunaan hak angket di DPR.

Zarkasih meminta Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono untuk mempertimbangkan dengan cermat usulan hak angket oleh Ganjar. Menurut dia, hak angket hanya berpotensi menimbulkan perpecahan.

“Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih lewat keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024). [*/UT]