KUBU Denny – Difri Beberkan Politisasi Bantuan Covid

KUBU Denny – Difri Beberkan Politisasi Bantuan Covid

SuarIndonesia – Politisi bantuan covid-19 Kalsel menjadi salah satu hal yang disampaikan saksi kubu pemohon sengeketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Senin (22/2/2021).

Sidang yang dipimpin majelis hakim Suhartoyo tersebut cukup lama, berlangsung kurang lebih 9 jam.

Kubu Denny Indrayana – Difriadi selaku pemohon menghadirkan 5 orang saksi pada persidangan tersebut.

Muhammad Yahya, salah satu dari 5 saksi, memberikan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 oleh calon gubernur petahana Sahbirin Noor yang dikaitkan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ia menerangkan, calon gubernur nomor urut 1 tersebut melibatkan para ASN dan tenaga kontrak di Balai Sertifikasi Holtikultura dalam pengemasan beras dengan cap foto Sahbirin.

“Pengerjaan beras diawali penempelan stiker, pengemasan, dan pengangkutan,” tutur Yahya selaku tenaga kontrak sebagai sopir di instansi tersebut kepada hakim MK.

Ia mengatakan, stiker yang diinstruksikan atasannya untuk ditempelkan ke bungkus beras identik dengan foto pencalonan Sahbirin Noor.

Selanjutnya pihak Denny Indrayana mengahdirkan saksi yang bernama Anang Husni untuk menguatkan dalil dugaan politik uang metode tandem dengan calon bupati Kabupaten Banjar.

Ia bertugas sebagai anggota tim pemenangan dan koordinator desa di Kecamatan Kertak Hanyar. Anang mengakui dikasih uang sebagai 10 juta untuk 100 calon pemilih.

“Katanya ini uang kalau mencoblos sepaket,” ujarnya.
Saksi ketiga yang dihadirkan kubu Denny – Difri Chandra Adi Susilo. Saksi ini juga memberikan keterangan terkait dugaan politisasi sembako dan bantuan tandon air Covid-19 dengan tulisan Bergerak seperti motto pencalonan Sahbirin Noor bersama Muhidin.

Ia juga menyampaikan dugaan politik uang yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar

Saksi keempat adalah Manhuri. Ia menyampaikan kepada hakim tentang dugaan kecurangan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Saat Pilkada ia sebagai saksi calon bupati nomor 2 Kabupaten Banjar.

“Jumlah surat suara untuk pemilihan suara untuk pemilihan bupati tidak sama dengan pemilihan gubernur. Sehingga jumlah surat suara tidak sahnya jauh berbeda,” ujarnya.

Saksi kelima, Jurkani juga sebagai anggota tim kuasa hukum pemohon menyampaikan dalil pembuktian terkait dugaan kejanggalan distribusi kotak suara yang berisi surat suara di Kabupaten Banjar pada tanggal 9 Desember atau hari pencoblosan.

“Dapat saya jelaskan pada tanggal 12 Februari pada hari Jumat pukul 15.30 saya bertemu dengan orang KPU yang menyampaikan kepada saya langsung, bahwa ia diperintahkan untuk mengambil kotak suara di KPU provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak suara pada hari pencoblosan itu,” ucapnya.

Kejanggalan menurut Jurkani, pada kotak suara tersebut tertulis untuk Kabupaten Tanah Laut padahal keperluan untuk Kabupaten Banjar.

Sementara, saksi ahli dari pihak pemohon adalah Titi Anggraini. Ia dikenal sebagai aktivis dan pengamat pemilu dan demokrasi.

Saat ini Titi menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina PERLUDEM.
Titi dimintai keterangan oleh hakim MK Daniel Yusmic Foekh terkait petahana lebih diuntungkan dalam Pilkada.

“Apakah ibu Titi mencermati dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini, petahana itu lebih banyak menang atau kalah?,” Lontar hakim.

“Terus terang, saya belum selesai menghitung yang mulia. Karena saat ini proses sedang berlangsung, ada petahana yang menang, ada petahana yang kalah,” ujarnya.

Ia menambahkan dalam study elektoral global petahana memiliki intensif elektoral berlebih karena di masa kepemimpinan dapat mempromosikan diri.

Sementara itu, pihak termohon KPU Kalimantan Selatan dalam sidang menghadirkan 5 saksi.

Setiap saksi merupakan utusan masing-masing KPU di Banjarmasin, HST, Banjar, Barito Kuala dan Tapin yang mana kabupaten/kota tersebut dituding pihak pemohon terjadi pelanggaran Pilkada di antaranya rekapitulasi suara dan politisasi bantuan Covid-19. (RW)

 259 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: