SuarIndonesia — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan komitmennya mendukung pemerintah pusat melakukan penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda.
“Saya yakin, kebijakan pemerintah pusat ini bukan hanya untuk menertibkan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, tetapi juga memberi manfaat besar bagi kemajuan dan kemakmuran Bumi Tambun Bungai,” tegas Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di sela rapat koordinasi dan sosialisasi terkait penertiban kawasan hutan, di Palangka Raya, Senin (17/3/2025).
Dia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
“Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya meminta semua bupati, wali kota, dan instansi terkait, benar-benar mendengarkan informasi dan arahan dari Komandan Satgas,” jelasnya.
Gubernur mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi, memastikan kekayaan hutan benar-benar dikelola optimal dan berkelanjutan, serta membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Garuda Mayjen TNI Yusman Madayun menyatakan hingga saat ini temuan dari timnya di lapangan untuk wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai ratusan ribu hektare.
“Fokusnya adalah melaksanakan kegiatan perintah dari Perpres Nomor 5 Tahun 2025 berkaitan dengan penertiban kembali hutan,” tutur Yusman dilansir dari AntaraKalteng.
Sementara itu, diketahui salah satu kegiatan penertiban yang telah dilakukan satgas ini yakni di antaranya terhadap lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3.798,9 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Penertiban ditandai dengan pemasangan plang penguasaan negara yang dilakukan oleh Tim Satgas Garuda. Lahan yang disita berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 26 Kabupaten Kotawaringin Timur, arah Sampit-Pangkalan Bun. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
