KOMISI XIII DPR RI Percepat Bahas RUU PSK

- Penulis

Jumat, 19 September 2025 - 21:07 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh. (ANTARA/Bagus A Rizaldi)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh. (ANTARA/Bagus A Rizaldi)

SuarIndonesia — Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengatakan bahwa pihaknya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) sebab banyak kasus terhambat akibat masih lemahnya perlindungan.

Menurut dia, perlindungan yang diberikan selama ini masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks dari kekerasan berbasis gender, pelanggaran HAM berat, hingga kejahatan transnasional dan digital.

“Situasi ini membutuhkan pendekatan baru dalam sistem perlindungan saksi dan korban,” kata Pangeran di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Dia menjelaskan bahwa Komisi XIII DPR RI sudah mengundang sejumlah pihak seperti LPSK, Dirtipidum Bareskrim Polri, Jampidum Kejagung, dan Panitera Muda Pidsus MA, dalam pembahasan RUU PSK.

RUU yang masuk dalam Prolegnas DPR ini, menurut dia, juga bertujuan untuk penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dia menekankan bahwa revisi UU ini harus menghadirkan pendekatan keadilan restoratif.

“Perlindungan tidak cukup hanya memberikan tempat aman atau kerahasiaan identitas, namun harus mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban,” kata Khairul melansir dari AntaraNews.

Dia pun ingin agar korban tidak lagi merasa diabaikan atau justru menjadi alat bukti semata. Maka revisi UU itu harus memastikan korban dilindungi sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, bukan hanya bagian dari prosedur.

Baca Juga :   NEKAT ! PEDAGANG PENTOL Gagahi Cewek Penjaga Toko di Banjarmasin

Menurut dia, beberapa poin perubahan substansi penting dalam RUU PSK, di antaranya penguatan lembaga pelaksana seperti LPSK dari segi kewenangan, kapasitas operasional, hingga kemampuan mengambil keputusan cepat di lapangan.

Selain itu, dia mendorong agar RUU tersebut membuat pembaruan konsep safe house yang selama ini belum maksimal. Perlindungan identitas saksi dan korban, kata dia, perlu diperkuat secara teknis melalui sistem berbasis teknologi.

“Kami di DPR, khususnya Komisi XIII, sangat terbuka terhadap semua masukan. Ini bukan hanya urusan birokrasi, ini soal kemanusiaan,” katanya. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November
TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah
HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana
POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset
KPK Laksanakan UU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:46

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Fauzan)

Hukum

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:24