KOMISI IV DPRD Kalsel Menggali Informasi Penurunan Angka Kasus Perkawinan

Bagikan :
KOMISI IV DPRD Kalsel Menggali Informasi Penurunan Angka Kasus Perkawinan

SuarIndonesia – Menekan tingginya kasus perkawinan dini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel gali informasi penurunan angka kasus perkawinan anak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi D.I. Yogyakarta, Selasa (8/2/2022)

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H.M. Lutfi Syaifuddin menjelaskan terkait pernikahan anak usia dini diketahui Yogyakarta merupakan Provinsi terbaik yang dapat menekan angka pernikahan dini selama 3 tahun berturut-turut.

Sebaliknya di daerah kita Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga kami perlu belajar dari Yogyakarta.

“Kita sudah mendapatkan kiat dan program yang telah dilaksanakan di Yogyakarta bersama-sama dengan mitra kerja yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Lutfi.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, dengan mengikuti langkah dan program dari Provinsi Yogyakarta,

Semoga semua yang ada di Kalsel dapat bersinergi dalam menekan angka pernikahan usia dini di banua. dapat menekan angka pernikahan usia dini di Kalimantan Selatan,” imbuhnya.

Sekretaris DP3AP2 Provinsi D.I.Yogyakarta Carolina Radiastuty memaparkan untuk mengurangi kasus perkawinan usia anak, bersama Pemerintah D.I. Yogyakarta melakukan sosialisasi, menekankan pada pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Selain itu, Perkawinan usia anak berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, kependudukan dan kesetaraan gender.

Kemudian dia menambahkan, upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional.

“Tujuan pendewasaan usia perkawinan adalah untuk menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa dan menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan usia dini sampai di usia 21 tahun”, jelasnya. (*/HM)

 334 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.