SuarIndonesia – Aliansi Pekerja Buruh Banua (PPB) Kalsel turun kejalan menyuarakan aspirasi yang mereka anggap sangat menyakitkan para pekerja.
Perwakilan Aliansi PBB, Yoeyoen Indharto mengatakan pihaknya menuntut tolak dan batalkan kenaikan BBM, cabut Omnibuslaw UU. No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Atau keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibuslaw). Naikan UMP kalsel 13 persen hingga 15 persen. Turunkan harga kebutuhan bahan pokok.
“Saya inginkan tuntutan kami ini didukung oleh DPRD Kalsel dan disampaikan ke Presiden, ” katanya. Rabu (21/9/2022).
Yoeyoen juga mengatakan dalam pertemuan dengan dewan DPRD Kalsel pihaknya harus mendapatkan pernyataan sikap secara tertulis oleh DPRD Kalsel agar disampaikan kepada DPR RI terlebih masalah BBM dan dibentuk pansus atas penolakan tersebut.
“Kenapa harus ada pansus yang dilakukan oleh DPR RI. Karena katanya tidak tahu menahu tentang kenaikan BBM.
Jangan hanya melempar permasalahan kesana kemari tentang kenaikan tersebut, ” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang termui massa serta naik ke atas monil pendemo mengatakan, apa yang disampaikan Aliansi Pekerja Buruh Banua akan dikoordinasikan dan semua tuntutan akan disampaikan sesuai keinginan.
“Kita akan tampung aspirasi mereka dan segera dirapatkan kembali, dan dalam waktu dekat ini kita usahakan agar tuntutan mereka disampaikan ke pusat ” tutupnya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
