Suarindonesia– Walikota H Ibnu Sina dan Wakil Walikota H Hermansyah melakukan rapat guna melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Banjarmasin yang digelar di ruang rapat berintegrasi, Balai Kota Banjarmasin, Selasa 12 Februari 2019 sore.
Kegiatan rapat revisi RTRW ini merupakan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyesuaikan kondisi riil lapangan sekaligus mengevaluasi pelaksaan RTRW yang diamanahkan UU setiap lima tahun dilakukan revisi, yang selama ini apakah masih relevan untuk diberlakukan dengan kemajuan Kota Banjarmasin.
“Terus terang rapat ini dilakukan merevisi RTRW, karena setelah sekian tahun berjalan mungkin ada kendala penetapan kawasan sehingga RTRW direvisi semisal kawasan perumahan, kawasan hijau dan kawasan perkantoran serta kawasan lainnya,’’ ungkap Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Ir H Arifin Noor kepada awak media, di Banjarmasin, Selasa (12/02/2019).
Dlam rapat yang langsung dipimpin Walikota H Ibnu Sina dan Wakil Walikota H Hermansyah, mantan Kadis Perkim Pemerintah Provinsi Kalsel ini, menganalogikan semisal penataan kawasan Jl Pramuka contohnya untuk dijadikan jalan dengan lebar 60 meter maka harus memperhatikan aspek lingkungan dan kondisi setempat sebelum mengeksekusi. Lalu peninjauan ketempat tersebut sebelum dilakukan penetapan revisi RTRW.
“Ini misalnya kita mau menjadikan lahan Pramuka seluas 60 meter, tetapi karena ada bangunan lahan dan Ruko maka direvisi lah RTRW ini. Apakah mungkin menjadikan lahan seluas itu dengan kondisi yang demikian, maka dikumpulkan lah leading sektor yang berkepentingan disini, untuk melakukan revisi RTRW,” papar Arifin usai rapat.
Selain itu, Arifin Noor menuturkan tujuan dari Revisi RTRW adalah karena jangka RTRW yang sangat panjang sampai 20 tahun maka sesuai peraturan menteri no 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang dalam kurun waktu setiap 5 tahun harus ditinjau kembali dan dilakukan revisi.
“Jadi tahun 2019 ini menjadi tahun ke lima setelah RTRW di revisi pada tahun 2014 kemar, sehingga tahun ini dilaksanakanlah peninjauan ulang RTRW serta revisi jika diperlukan,” terangnya.
Arifin Noor menyebutkan contoh kongkrit dari revisi RTRW Kota Banjarmasin tahun 2019 seperti kawasan pergudangan di Basirih apakah perlu diperluas, kawasan lahan terbuka yang kini menjadi rumah warga lalu setelah revisi ini kemudian tempat tersebut akan dijadikan kawasan permukiman.
“Karena yang melakukan protes lebih dari 20% dari jumlah penduduk setempat, maka dirasa perlu untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan revisi RTRW seperti ini tadi contohnya,” demikian mantan Kepala PU Tanjung ini.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
