SuarIndonesia – Agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna, Rabu (9/7/2025).
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari dihadiri anggota dewan, perwakilan Forkopimda, pejabat SKPD Pemprov Kalsel, serta awak media.
Pandangan umum dibuka oleh Fraksi NasDem melalui Umar Sadik yang mengapresiasi penyusunan Raperda karena dinilai sudah memperhatikan kehati-hatian fiskal.
Fraksi ini menekankan pentingnya program yang mendukung tema pembangunan 2025 dengan Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Golkar lewat Hj. Hariyatie menilai arah kebijakan anggaran sudah selaras dengan visi pembangunan daerah, mereka menyoroti pentingnya optimalisasi potensi daerah dan peningkatan layanan publik.
Dari Fraksi Gerindra, Habib Yahya Assegaf menyoroti transparansi anggaran serta mendesak penguatan alokasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Fraksi PAN yang diwakili Agus Mulia Husin mendorong agar anggaran berpihak pada masyarakat, utamanya untuk pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi mendukung belanja modal infrastruktur, namun mengingatkan agar tetap menjaga keseimbangan dengan pembangunan SDM dan layanan dasar.
Fraksi PKB, lewat dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, meminta agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak menjadi kebiasaan. Mereka juga meminta rincian soal proyek strategis yang diusulkan.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang menyoroti ketimpangan antara penurunan pendapatan dan kenaikan belanja yang menyebabkan defisit.
Fraksi ini mendorong perencanaan anggaran yang lebih realistis dan tepat sasaran.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda, meskipun menyampaikan sejumlah catatan sebagai masukan.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin (diwakili Pj. Sekda Kalsel, M. Syarifuddin), menyampaikan terima kasih atas masukan dari para anggota dewan.
Ia berjanji, semua catatan itu akan ditindaklanjuti bersama SKPD terkait.
“Pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan DPRD demi pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Supian HK menambahkan, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan di forum Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat ini menjadi langkah penting dalam merumuskan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan dapat memperkuat daya saing Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Banua. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
