SuarIndonesia – Empat saksi dihadirkkan dan ada salah satunya beberkan kalau dirinya akan disuap jika loloskan empat pengajuan kredit.
Ini adalah perkara di salah satu Bank milik BUMN di Kota Marabahan dengan kerugian Rp 5,9 Miliar
Sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa oknum pegawai perbankan BUMN cabang Marabahan, Barito Kuala (Batola) ini digelar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (26/9/2022).
Sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Aris Bawono Langgeng bersama dua Anggota Majelis, Ahmad Gawi dan Arief Winarno.
Sedangkan terdakwa, Muhammad Ilmi yang didampingi penasihat hukumnya hadir secara virtual dari Rutan Marabahan.
Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejati Kalsel dan Kejari Batola menghadirkan empat saksi.
Satu di antaranya Supervisor di Kantor Cabang Perbankan tempat terdakwa bekerja sebelumnya, Didiet Pramudito.
Sedangkan tiga saksi lainnya yakni Rizanie Setiawan, Agus Setiadi dan Iwan Fitriady merupakan PNS termasuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin.
Dari fakta-fakta persidangan kembali terungkap hal-hal terkait praktik korupsi yang diduga dilakukan terdakwa.
Melalui kesaksian Didiet terungkap, terdakwa mengakui dalam rapat pasca audit bahwa ia menerima sejumlah uang jika berhasil meloloskan pengajuan empat kredit investasi yang rupanya menggunakan dokumen palsu tersebut.
“Dia (terdakwa) mengaku dapat imbalan Rp 800.000 ditambah proyek, Rp 3 juta satu proyek kalau pengakuannya di rapat setelah audit,” kata Didiet.
Imbalan itu dijanjikan oleh pihak ketiga kepada terdakwa yang juga menjadi penyuplai data calon debitur bermasalah tersebut.
“Dia (terdakwa) bilang, berkas pengajuan didapat dari pihak ketiga, semua sudah lengkap,” ujar Didiet.
Meski demikian, dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum terus menggali kesaksian dari Didiet yang merupakan supervisor administrasi kredit.
Dari pertanyaan-pertanyaannya kepada saksi, Jaksa terlihat heran soal bagaimana data empat permohonan kredit yang ternyata palsu itu bisa lolos tanpa terdeteksi oleh tim administrasi kredit, supervisor hingga pimpinan pada kantor cabang tersebut.
Sejumlah kejanggalan juga dipertanyakan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi Didiet yakni keempat debitur fiktif itu seluruhnya berstatus cerai.
Bahkan yang paling janggal, pada data salah satu debitur fiktif itu tercantum, data kelahiran debitur Tahun 1985, akta cerai Tahun 2016 namun akta nikahnya tercatat Tahun 1986.
Jika mengacu data itu, artinya debitur menikah di usia 1 tahun yang makin menguatkan fakta bahwa data tersebut fiktif.
Menjawab hal ini, saksi mengaku tidak mengecek secara detil kejanggalan tersebut, namun hanya mengecek kesesuaian nama yang ada pada dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan debitur melalui terdakwa.
Sedangkan saksi-saksi lainnya dari Disdukcapil Kota Banjarmasin menerangkan dan memverifikasi terkait data-data debitur tersebut adalah fiktif.
“Data itu terdaftar, tapi tidak pernah dilakukan perekaman biometrik, jadi tidak valid,” ujar saksi Rizani.
Pada perkara ini, Jaksa mendakwakan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Lalu pada dakwaan subsidair dikenakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
