Suarindonesia – Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina maupun wakilnya H Hermansyah mengakui masih ada dua janji politik yang menjadi pekerjaannya pada masa pencalonan Walikota dan Wakil Walikota kala itu.
Kedua janji politik yang kini sedang dalam proses di tahun ketiga ini masing-masing adalah Bahuma, yakni Berusaha Membuka Tanpa Bunga, kemudian satunya pembangunan Jembatan Bromo yang kala itu dijanjikan pada masa kempanye.
“Kita sadar masih ada dua janji politik kita sebelum menjabat masih belum selesai. Namun bukan tidak dikerjakan, tetapi masih tahap proses karena dua janji politik ini secara prosedur memang benar-benar harus menempuh proses yang panjang,” ucap Walikota H Ibnu Sina maupun Wakilnya H Hermansyah kepada awak media, Rabu (13/2) siang.
Khusus janji politik tersebut adalah program Bahuma yang tidak lain adalah akronim dari berusaha tanpa bunga, dan proyek jembatan Bromo yang sampai tahun 2019 ini masih tahap proses DED karena baru saja menyelesaikan tahapan ujian kelayakan.
“Kalau untuk program Bahuma ini sejak awal sudah kami programkan dari tahun 2016. Namun karena bertentangan dari aturan kementerian yang mengharuskan ada bunga untuk setiap peminjaman makanya pemerintah kesulitan untuk menerapkan. Padahal sudah beberapa kali mengadakan studi banding juga ke kota Palembang yang sudah terlebih dahulu menerapkannya, tapi kami masih menemui kebuntuan proses,” katanya.
Menurut Ibnu Sina sesuai dengan ilmu yang didapat dari studi banding tersebut pemko harus membangun Bank Perkreditan Rakyat untuk bisa menyediakan pinjaman tanpa bunga sebagai solusi untuk dapat mewujudkan program Bahuma.
“Soal Bank Perkreditan Rakyat milik Pemko ini baru menjadi wacana. Tapi kami mengharapkan bisa dapat terwujud sebagai bentuk solusi untuk kebuntuan dari program Bahuma yang selama tiga tahun ini belum mendapati hasil,” ungkap Ibnu Sina.
Selain itu, janji politik menjajikan Pembangunan Jembatan Bromo memaparkan program lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemko Banjarmasin yaitu Jembatan Bromo.
Padahal Jembatan Bromo ini juga digenjot dari awal kami menjabat, namun karena beberapa persoalan tahun pertama tidak disetujui oleh Dewan dan tahun kedua baru disetujui namun akhir tahun juga baru disetujui hingga pembebasan lahan sampai pada tahun ketiga Ibnu Herman. “Dan tahun ketiga ini kita uji kelayakan tadi dan dilanjutkan proses DED untuk selanjutnya dilaksanakan proyek,” demikian Walikota H Ibnu Sina.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
