SuarIndonesia – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan program perumahan rakyat melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Pertemuan, fokus pada solusi pemenuhan rumah layak huni dan optimalisasi pembiayaan bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana, menyatakan bahwa salah satu strategi utama yang akan diperkuat adalah sinergi dengan Bank Kalsel untuk penyaluran kredit mikro bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Skema pembiayaan mikro yang sukses di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan kita jadikan percontohan untuk dikembangkan kembali secara lebih luas pada tahun 2026 ini,” ujar Achmad Maulana.
Selain masalah pembiayaan, DPRD Kalsel menyoroti tantangan relokasi permukiman. Maulana mengakui bahwa relokasi di wilayah perdesaan cukup sulit karena faktor sosial dan keterikatan warga terhadap tanah leluhur.
Namun, untuk kawasan perkotaan seperti Banjarmasin Utara dan Banjarbaru, penataan permukiman akan dilakukan secara bertahap seiring perpindahan ibu kota provinsi.
Terkait dukungan dana, DPRD Kalsel menyatakan kesiapannya untuk membahas anggaran sektor perumahan.
Meski demikian, realisasi program tersebut tetap bergantung pada usulan teknis yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Kreshnariza Harahap, memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kalsel.
Ia menekankan bahwa program perumahan nasional saat ini mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
