SuarIndonesia – Pupus harapan Maliki , mantan Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara) ini bisa mendapat vponis ringan.
Terdakwa kasus korupsi ini berakhir divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim diketuai Jamser Simanjuntak pada sidang pembacaan putusan Maliki di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (13/4/2022).
Sebelumnya, sudah menjangkau Justice Collaborator, namun Maliki alah divonis berat.
Vonis yang dijatuhkan terhadap Maliki lebih tinggi dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU dari KPK.
Dimana sebelumnya Jaksa KPK menuntut empat tahun. “Menjatuhkan hukum penjara selama enam tahun,” ujar Hakim Ketua Persidangan, Jamser Simanjuntak membacakan putusannya.
Maliki juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan penjara. Tak hanya itu, pledoinya juga ditolak majelis hakim.
Termasuk permintaan penghapusan uang pengganti Rp195 juta hingga pengajuan Justice Collaborator (JC) tak dikabulkan.
Maliki diwajibkan untuk membayar duit pengganti itu dalam tenggat waktu satu bulan sejak putusan dibacakan.
Jika tidak harta bendanya bakal disita. Apabila tidak dilakukan hukumnya ditambah 1,6 bulan penjara.
Pertimbangan mengapa hukum Maliki lebih berat dari tuntutan, lantaran hakim menilai Maliki telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi berupa menerima suap fee proyek sejak 2013 – 2021.
“Yaitu sejak terdakwa menjabat sebagai kepala Bidang SDA Dinas PUPRP HSU.
Artinya penerimaan fee dari kontraktor yang sebagian besar diteruskan ke saksi Abdul Wahid sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Dinas PUPRP dan ini bisa membawa dampak terhadap hasil pekerjaan kontraktor yang tidak maksimal,” ujar Jamser.
Selain itu, Maliki juga terbukti telah menyuap untuk memperoleh jabatannya sebagai Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU.
Dengan cara memberikan duit pelicin sebesar Rp 500 juta kepada Abdul Wahid sebagai bupati.
Atas putusan tersebut, majelis hakim meminta tanggapan, dan Maliki didampingi penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir.
“Pikir-pikir yang mulia,” jawab Maliki yang menghadiri sidang putusan secara virtual dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.
Usai persidangan, penasihat hukum Maliki, Tuti Elawati mengaku terkejut dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan menghukuman lebih tinggi dari empat tahun tuntutan Jaksa KPK.
“Ini diluar ekspektasi kami. karena memberikan putusan di luar tuntutan jaksa,” ujar Elawati.
Kendati demikian, kata Elawati pihaknya akan tetap menghormati putusan yang telah diambil majelis hakim.
“Kenapa tidak langsung banding atau menerima karena kami harus berdiskusi dulu dengan terdakwa dan keluarganya,” pungkasnya.
Adapun Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Zaelani mengatakan, terkait vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan itu merupakan hal yang lumrah. Dan tentunya KPK menerima putusan hakim tersebut.
“Ini akan jadi bahan untuk dilaporkan ke pimpinan nanti. Apakah menerima atau ada upaya hukum bagaimana nanti. Termasuk JC yang tidqk dikabulkan majelis hakim itu juga jadi bahan pertimbangan. Kami masih pikir-pikir,” jelasnya.
Dalam perkara ini, Maliki terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
