SuarIndonesia – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalsel turun tangan menyelesaikan kasus tersebut.
Dari kasus tersebut berujung pada dugaan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Suami istri yang sudah pisah ini tinggal di Tanah Laut dan Kotabaru.”Melalui surat yang dilayangkan DP2KBP3A berisi tentang permohonan bantuan penanganan kasus,” ujar, Kepala UPTD PPA Kalsel, Riko Ijami.
Dia menuturkan, kasus memperebutkan hak asuh anak yang disinyalir ada unsur KDRT tersebut berbeda wilayah tempat tinggal.
“Kebetulan untuk terlapor ini berdomisili di Tanah Laut, sedangkan pelapor (ibu si anak) berada di Kotabaru Kecamatan Sungai Durian,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pihak UPTD PPA Kalsel langsung melakukan mediasi kepada kedua belah pihak.
Dari keterangan, proses untuk perebutan hak asuh anak sempat mengalami proses cukup panjang.
“Meski akhirnya, masalah ini pun telah terselesaikan mereka berdua ini merupakan suami istri yang melakukan pernikahan siri dan telah bercerai hingga mempunyai anak perempuan berusia 7 tahun,” paparnya.
Ia menyebutkan, dari keberhasilan penanganan kasus perebutan hak asuh anak ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Selatan telah mengeluarkan berita acara agar kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk menjaga dan tetap memberikan kesejahteraan kepada si anak.
“Apalagi hak asuh sudah dilimpahkan kepada ibunya artinya kewajiban memberikan hak kesejahteraan, pendidikan, keamanan dan bebas dari tekanan fisik serta psikologis atau mental harus benar-benar diperhatikan dan dijaga,” pungkasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
