DIBAHAS Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemko Banjarmasin

- Penulis

Rabu, 28 April 2021 - 20:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah kota Banjarmasin menggelar rapat terkait pembahasan penyederhanaan birokasi di lingkungan Pemko Banjarmasin (1)

Pemerintah kota Banjarmasin menggelar rapat terkait pembahasan penyederhanaan birokasi di lingkungan Pemko Banjarmasin (1)

SuarIndonesia – Pemerintah kota Banjarmasin menggelar rapat terkait pembahasan penyederhanaan birokasi di lingkungan Pemko Banjarmasin yang bertempat di ruang rapat Berintegrasi Balaikota Banjarmasin pada Selasa 27 April 2021.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj) Walikota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen, S.H., M.Si didampingi Plh Sekdako Banjarmasin, H Mukhyar, M.Ap dan dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) kota Banjarmasin, H Subhan Noor Yaumil serta sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemerintah kota Banjarmasin.

 

Pemerintah kota Banjarmasin menggelar rapat terkait pembahasan penyederhanaan birokasi di lingkungan Pemko Banjarmasin (2)

 

Akhmad Fydayeen menjelaskan kegiatan rapat regulasi dari PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2019 tentang penghapusan jabatan eselon empat.

“Rapat kali ini kita melakukan rapat terkait penyederhanaan birokrasi di tahun 2021 yang diinisiasi oleh bagian organisasi dalam rangka perampingan birokrasi sebagaimana regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan dari kementerian Dalam Negeri tentang dihapusnya jabatan pengawas eselon empat,” jelas Akhmad Fydayeen.

“Ini kita terus memperhatikan hal-hal yang paling kecil jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan sehingga itu menjadi kendala,” ucap Pj Walikota Banjarmasin.

Baca Juga :   RIBUAN Ekor Ayam Mati Gegara Listrik Padam, Peternak Ancam Buang Bangkai ke Kantor PLN

 

Pemerintah kota Banjarmasin menggelar rapat terkait pembahasan penyederhanaan birokasi di lingkungan Pemko Banjarmasin (3)

 

Kemudian, Akhmad Fydayeen mengakui bahwa regulasi yang dikeluarkan tersebut memang sangat bagus dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik.

“Jadi pada intinya memang pengalihan dari pejabat yang dimaksud menjadi pejabat fungsional. Ini hal yang bagus dalam rangka meningkatkan profesional dari ASN kita ini sendiri. Tapi juga perlu dilihat regulasi-regulasi yang mengaturnya sehingga nanti dalam waktunya nanti akan dapat bergulir dengan baik sebagaimana mestinya,” tandasnya.(SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara
TABLIK AKBAR Hadirkan Ustaz Aa Hilman, Paman Birin Ajak Warga Banua Doakan Keselamatan Negeri dan Presiden RI
HABIB Farhan Minta Pemprov Siaga Antisipasi Banjir Musim Hujan
TEKAN ANGKA Pengangguran, Kapolda Kalsel Lepas 68 Peserta Pelatihan Kerja Program Poliran
JAMWAS Inspeksi Pimpinan di Sejumah Kejari Wilayah Kalsel
POHOH TUMBANG Timpa Siswa SMA di Banjarmasin
DIPUTUS PACAR, Seorang Buruh Nakat Gantung Diri
EMPAT PELAKU Pencuri Mobil dan Motor Diproses, Hasil Sitaan Dikembalikan Polresta Banjarmasin pada Pemilik

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 22:00

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara

Kamis, 12 November 2026 - 21:32

REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik

Kamis, 12 November 2026 - 21:23

PRESIDEN PRABOWO Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Cawapres ke MPR

Kamis, 12 November 2026 - 21:16

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 November 2026 - 20:24

PRESIDEN PRABOWO Hormati Keputusan Gibran Mundur sebagai Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 20:06

2.394 GURU Sekolah Rakyat Baru Dilantik

Rabu, 11 November 2026 - 21:51

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

Rabu, 11 November 2026 - 19:52

OMBUDSMAN: Jaminan Produk Halal Hak Publik yang Dilindungi Negara

Berita Terbaru

Tangkapan layar - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (YouTube @TVR Parlemen)

Hukum

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 Nov 2026 - 21:16