SuarIndonesia — Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 kembali menegaskan pentingnya reformasi internal partai politik serta penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh demi terciptanya pemilu yang berintegritas.
Dia menekankan bahwa partai politik perlu mereformasi internal untuk menjamin rekrutmen politik yang berintegritas.
Menurutnya, reformasi itu harus diiringi dengan peningkatan kesadaran dari para kandidat agar tidak terjadi pelanggaran berulang seperti politik uang atau pelanggaran kampanye.
“Ini juga soal edukasi publik. Kami merekomendasikan agar penyelenggara pemilu mengumumkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, seperti politik uang atau pelanggaran kampanye. Budaya malu bisa jadi alat awal untuk mendorong budaya hukum,” kata Adinda di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Adinda mengatakan bahwa TII juga mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengkaji ulang berbagai putusan terkait PSU dengan mempertimbangkan rasa keadilan substantif, seperti yang pernah dilakukan pada Pilkada 2018 dan 2020.
Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu juga penting dilakukan lintas sektor, termasuk oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memastikan pelanggaran ditindak secara hukum tanpa intervensi kepentingan politik.
Dia mengatakan bahwa ketegasan aparat penegak hukum dan kecepatan menindaklanjuti laporan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
“Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga penting agar ada transisi yang mulus dari penjabat (PJ) kepala daerah ke kepala daerah hasil pilkada,” ujar Adinda, dilansir dari AntaraNews.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan PSU bukan hanya menjadi prosedur demokratis, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
