SuarIndonesia – Cabut aturan Tapera, cabut Omnibus Law, ini permintahan para buruh ketika aksi demo di depan DPRD Kalsel, Senin (8/7/2024).
Diketahui, aksi di Kalsel ini bersamaan dengan proses sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, di MK (Mahkamah Konstitusi).“Tolak Tapera dan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” teriak buruh dalam orasinya
Massa buruh ini dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Rencana ini merupakan kesepakatan hasil konsolidasi dua serikat pekerja di Banua. Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto menilai kebijakan tersebut tak berpihak kepada pekerja.
Potongan upah sebesar 3 persen yang dikumpulkan hingga 20 tahun tak akan cukup membeli rumah.”Kita juga mendesak pemerintah agar mencabut PP No 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” tegas Yoeyoen.
Ia sebut, Impian memiliki rumah menjadi seperti fatamorgana, terlihat dekat namun tak pernah terwujud.
Pada PP Nomor 21 Tahun 2024 tidak satu klausul yang menjelaskan bahwa pemerintah turut serta dalam menyediakan rumah bagi kaum buruh.Sebab, iuran hanyar dibayar oleh kaum buruh dan pengusaha.
“Pemerintah tampak lepas tangan, tidak menyisihkan anggaran baik dari APBN ataupun APBD. Jelas terlihat di sini pemerintah hanya sekadar sebagai pengumpul iuran,” ujarnya lagi.
Pembahasan PP tentang Tapera yang bergulir di DPR memang sedang ditunda. “Namun, bukan itu solusinya. PP ini harus dicabut atau direvisi,” ujarnya.
Sisi lain, buruh juga mendesak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Ketentuan Import dan Produksi Tekstil segera dicabut.
Kemudian, mendesak pemerintah mencabut peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang mengijinkan Platform Lokapasar Asing, Shopee, TikTok Shop, Lokapasar Blibli dan Tokopedia membentuk usaha jasa kurir dan logistik. (SU/ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
