BW Jadi Panelis Debat Capres, PSI Nilai tidak Netral

Foto: Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. (Ari Saputra-detikcom)

Suarindonesia – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), yang ditetapkan KPU jadi salah satu panelis debat pertama capres-cawapres, sosok yang antikorupsi. Namun dalam konteks politik, BW dinilai tidak netral.

“Mas Bambang Widjojanto adalah tokoh yang bagus, keren aktifis, antikorupsi ternama, mantan komisioner KPK. Namun dalam konteks politik beliau tidak lagi mengambil posisi netral, karena menjadi tim pemenangan Anies-Sandi ketika itu,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sabtu (29/12/2018).

Ketika itu, lanjut Raja Juli, BW juga rajin melakukan pembelaan ketika pemilihan gubernur. BW disebut menjustifikasi berbagai macam hal dalam program Anies-Sandi dan juga menyerang Cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Artinya ada keberpihakan ideologis ketika pilgub itu. Tentu kalau kita melihat pileg sekarang juga masih ada pembelahan ideologis itu, dan dalam konteks itu Mas Bambang Widjojanto bukan tokoh yang tepat karena sekali lagi dia memiliki posisi politik tertentu,” ujarnya.

Namun begitu, PSI tetap mengapresiasi KPU. PSI mengaku tidak masalah dengan siapa pun yang ditunjuk jadi panelis debat capres.

“Namun sekali lagi kami apresiasi KPU, terserah KPU saja kami dengan siapapun panelis tidak ada persoalan, dan nanti tentu publik yang akan melihat bagaimana kemudian panelis-panelis ini memang menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal,” tuturnya.

Detikcom telah mencoba meminta tanggapan BW yang ditetapkan jadi salah satu panelis debat pertama capres cawapres. Namun, telepon dan pesan singkat belum direspons.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Humas KPU, Jumat (28/11) terdapat 7 dari 8 daftar nama yang telah dipastikan menjadi panelis. Nantinya panelis ini akan membuat soal materi debat capres.

Adapaun panelis pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, dan mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, serta ahli hukum tata negara Margarito Kamis.(detikcom/RA)