SuarIndonesia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait penghapusan tenaga honorer menjelang Pemilu 2024. Bawaslu mengungkap ada tiga skema yang sempat disepakati bersama.
“Disepakati yang diobrolkan, ada berapa kali pertemuan dengan MenPAN-RB,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
Bagja menuturkan opsi itu mulai dari diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS. Selain itu, juga bisa dengan memperpanjang kontrak sampai Pemilu usai.
“Tiga skema itu ada PPPK khusus misalnya, PPPK dengan kriteria khusus. Kemudian kedua, disalurkan ke PNS atau PPPK. Ketiga, diperpanjang sampai 2 tahun ke depan, sampai selesai Pemilu,” jelasnya.
Bagja mengatakan tiga opsi itu menguntungkan penyelenggara Pemilu dan tenaga honorer. Namun, dia menyayangkan skema itu belum ada tindak lanjut sampai saat ini.
“Semuanya menguntungkan teman-teman honorer, kan sudah sampai Komisi II protesnya teman-teman honerkan. Tapi belum ada kejelasan juga apa yang dipilih, satu, dua atau tiga,” katanya.
“Kita nggak bisa merekrut lagi, tahapan Pemilu semakin krusial, apalagi di Bawaslu,” sambung dia.
Diketahui, penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu.
Rencana penghapusan tenaga honorer ini bersamaan dengan mulainya masa kampanye Pemilu 2024. Sebab itu, penghapusan tenaga honorer menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara Pemilu.
Ancam Laporkan KPU ke DKPP
Sementara itu Bawaslu menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keterbukaan aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon). Bawaslu memberikan ultimatum jika KPU tak merespons surat itu dalam pekan ini, akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kita lihat Silon, sama kaya Sipol, kita sudah protes Sipol. Kemudian Silon bermasalah 15 menit, dua atau tiga kali kami mengirim surat untuk kemudian Silon itu terbuka, kami ya, kami kan sama-sama penyelenggara apa gitu. Jangan ada dusta di antara kita,” katanya seperti dikutip dari detiknews, Rabu (21/6/2023).
“Sekarang surat terakhir nih, jika surat kami nggak berbalas tentu ada berbalas yang lain,” sambungnya.
Bagja menekankan jika pada pekan ini surat mereka tak berbalas, maka Bawaslu akan melapor ke DKPP. Bagja berharap KPU dapat memberikan akses Silon sepenuhnya.
“Oh iya kan kita harus ngobrol dulu dengan teman-teman kesepakatan di pleno begitu. Di-DKPP-kan nggak ya kami, dibuka aja sih,” ungkap dia.
Bagja menyebut akses Silon untuk Bawaslu masih sangat terbatas. Bagja mengatakan Bawaslu hanya dapat mengakses Silon selama 15 menit.
Meski begitu, dia mengatakan Bawaslu tetap akan bisa mengawasi meski verifikasi administrasi bacalon berakhir pada 23 Juni 2023.
“Verifikasi administrasi masih bisa. Sekarang teman-teman lagi ke ini kok, lagi ke tempat-tempat verifikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bagja menuturkan sampai saat ini Bawaslu masih melakukan proses pengawasan. Dia mengatakan saat ini belum menemukan temuan-temuan berarti.
“Belum ada laporan, kan teman-teman masih di jalan. Ada yang di Bandung, ada yang di Yogyakarta, ada yang di seluruh daerah,” tuturnya. (*/UT)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
