SuarIndonesia – Di tengah pandemi upaya Pemko Banjarmasin untuk tetap mempertahankan sumber asli daerah terus dilakukan. Bahkan untuk mencari peluang pendapatan asli daerah (PAD) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terus mencari terobosan baru seperti diantaranya memenuhi undangan diskusi terbuka dan duduk bersama dengan jajaran advertising.
Salah satu di antaranya Pemko Banjarmasin mulai melirik dan dengan menimbang sektor pajak reklame yang masih bisa diandalkan dalam tingkatkan PAD.
Karena pengasilan yang PAD yang sekarang meraup angka Rp3 M lebih masih berada di urutan ke 7 dibanding pajak restoran dan penerangan kini masih menjadi primadona dalam penerimaan PAD.
Karena itulah, Pemko Banjarmasin menggelar diskusi dengan bagian Advertising yang mengangkat isu dalam kegiatan diskusi Peran Periklanan dan Advertising di Banjarmasin, yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin bekerjasama dengan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (17/7/2021).
Diskusi tersebut dilaksanakan di Rumah Alam Sungai Andai, Komplek Andai Jaya Persada Blok D Rt 34 No 8, dan yang hadir sebagai narasumber adalah Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil, Barenlitbangda Banjarmasin Dr Eka Rahayu Normasari, akademisi FE ULM, Dr Ahmad Yunani serta pelaku usaha, Eva Yulina Sethiono. Sementara yang menjadi moderator adalah Noorhalis Majid.
“Memang kita akan melakukan penataan reklame, untuk mempercantik dan juga meningkatkan PAD Kota Banjarmasin,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin Subhan Yaumil.
Subhan Yaumil menambahkan bahwa untuk melakukan penataan tersebut, maka Pemko Banjarmasin pun akan membuat Perda baru.
“Kita akan menyesuaikan regulasinya, termasuk juga revisi Perda Penyelenggaraan Reklame. Dan kemarin sudah diparipurnakan oleh DPRD Banjarmasin. Tinggal menunggu pembentukan pansus sehingga dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan bisa secepatnya,” jelasnya.
Subhan Yaumil pun tidak menampik dari beberapa pertemuan dan diskusi dengan para pelaku usaha advertising, ada beberapa keinginan.
“Yang jelas masukan-masukan kita tampung. Dan memang kita akan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang di atasnya. Mudah-mudahan bisa mengakomodir keinginan dari pengusaha,” katanya.
Sementara itu salah seorang pengusaha advertising di Banjarmasin, Winardi Sethiono pun mengatakan sangat mendukung penataan reklame demi mempercantik kota Banjarmasin.
Meski demikian, Winardi berharap perda yang diterbitkan nantinya bisa mengakomodir keinginan para pengusaha advertising di Banua.
“Kami menyambut baik adanya penataan, tapi kami berharap juga bijak untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah kita. Agar pengusaha advertising di daerah kita pun bisa ikut berkembang,” katanya.
Tak kalah penting juga lanjutnya, perda yang dihasilkan nantinya juga diharapkan tidak lagi menggantung. “Memang perda kita sudah lama dan perlu direvisi. Mudah-mudahan tidak sumir bahkan rancu lagi. Agar tidak terulang hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya,” pungkasnya.
Para pengusaha advertising di Kota Banjarmasin merasa mengalami tahun yang sangat buruk di masa pandemi Covid-19. Terutama saat 10 papan reklame di Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin diturunkan oleh Satpol PP setempat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel Winardi Setiono mengatakan kerugian yang diterima dari satu titik papan reklame dicabut sekitar Rp300-400 juta.
Begitu juga penghasilan pengusaha periklanan turun hampir 50 persen.
“Yang kita harapkan dalam suasana pandemi, pemerintah mengambil kebijakan yang bagus. Karena terus terang penghasilan kita turun 50 persen,” ujarnya.
“Dan ini sangat kita harapkan. Kasian teman teman kita dan dulunya mereka turun menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah, sekarang mereka mati suri hidup segan mati tak mau,” tegasnya.
Di samping itu, ia menyambut baik rencana Pemda dan DPRD Banjarmasin merevisi Peraturan Daerah (Perda) Banjarmasin nomor 16 tahun 2014 tentang penyelenggara reklame dan Perda nomor 24 tahun 10 tentang pajak reklame.
“Memang sudah lama Perda kita dan harus diperbaiki. Karena Perda yang dulu rancu dan tidak ada kepastian kepada pengusaha reklame,” ucapnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
