APBD 2026 Disahkan, DPRD Kalsel Soroti Penyesuaian Belanja Daerah

- Penulis

Selasa, 25 November 2025 - 22:17 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penetapan APBD Provinsi Kalsel) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025) (SuarIndonesia/Ist)

Penetapan APBD Provinsi Kalsel) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025) (SuarIndonesia/Ist)

SuarIndonesia – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025).

Semua dengan anggaran pendapatan Rp 7,3 Triliun lebih dan Belanja Rp 9.20 5 Trinlun. Ini, diwarnai oleh sorotan mengenai kondisi fiskal daerah yang menantang.

Meskipun Raperda APBD 2026 akhirnya disetujui bersama, proses pembahasan yang intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menghadapi realitas menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Muh. Alpiya Rakhman, SE, MM, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar, menegaskan bahwa penurunan pendapatan tersebut memaksa adanya penyesuaian belanja yang signifikan.

“Tahun anggaran 2026 memerlukan penyesuaian belanja akibat menurunnya pendapatan transfer pusat. Penyesuaian ini harus dilakukan agar APBD tetap realistis dan dapat menjangkau program prioritas,” ujar Alpiya.

Karena itu, fokus utama yang ditekankan oleh Banggar adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja di berbagai sektor.

Tujuannya adalah memastikan bahwa program-program esensial tidak terganggu.

Baca Juga :   POLEMIK BBM di Kobar, Pengelola SPBU Ungkap Modus Barcode Ganda

Di tengah keterbatasan anggaran, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan komitmen Pemprov untuk mempertahankan fokus pada sektor pelayanan dasar dan penguatan ekonomi. Gubernur menyebut pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama yang harus diselamatkan dari dampak penyesuaian anggaran.

Selain itu, penguatan sektor strategis seperti industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata juga tetap menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing daerah.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel bekerja lebih keras dalam mengelola sumber daya internal dan memprioritaskan anggaran secara tajam, agar penurunan dana transfer pusat tidak menggoyahkan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua. (*/HM)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TERASA ISTIMEWA, Kapoda Kalsel Turun “Gatur Lalin” di Titik Strategis Banjarbaru
BANK KALSEL Hadirkan QRIS AKSEL, Transaksi Tanpa Uang Receh
DUKUNG UMKM Lokal, Beli Oleh-oleh Amuntai Pakai AKSEL Bank Kalsel
BAYAR PAJAK Kendaraan Tanpa Antre, AKSEL Bank Kalsel Hadirkan E-Samsat
UPZ Bank Kalsel Ucapkan Selamat atas Raihan BAZNAS Provinsi Terbaik 2026
AKSEL University Bank Kalsel Siap Tingkatkan Kompetensi SDM
AKSEL University Bank Kalsel Siap Tingkatkan Kompetensi SDM
DUKUNG Barito Putera, Bank Kalsel Bagikan 10 Tiket Nonton Gratis

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 21:32

KAWASAN BEKAS KARHUTLA Kalteng Dipasang Plang

Minggu, 1 November 2026 - 21:19

9 ORANG UTAN Dipindahkan ke Suaka Lamandau, 2 Lainnya Dirawat

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:47

LISTRIK SERING PADAM, Peternak Lempar Ribuan Bangkai Ayam ke PLN Palangka Raya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:36

KASUS KORUPSI TAMBANG: Samin Tan Jalani Sidang Perdana Pekan Depan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:26

KORBAN KARHUTLA: Ditolak MK! Gugatan 4 Warga Palangka Raya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:01

PENANGANAN KARHUTLA Dekat Bandara jadi Prioritas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:51

DUA KORPORASI TERSANGKA Karhutla Kalbar dan Kalteng, termasuk Satu PMA

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:59

SARPRAS PERANG Cegah Karhutla untuk 13 Kabupaten

Berita Terbaru

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meninjau lokasi karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (1/11/2026). (Antara/M Imam Pramana)

Nasional

LEBIH DARI 100.000 Personel jadi Satgas Karhutla

Minggu, 1 Nov 2026 - 21:56

Petugas Kemenhut pasang plang di sejumlah wilayah lahan bekas karhutla. (HO-Kemenhut)

Kalteng

KAWASAN BEKAS KARHUTLA Kalteng Dipasang Plang

Minggu, 1 Nov 2026 - 21:32