APBD 2026 Disahkan, DPRD Kalsel Soroti Penyesuaian Belanja Daerah

- Penulis

Selasa, 25 November 2025 - 22:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penetapan APBD Provinsi Kalsel) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025) (SuarIndonesia/Ist)

Penetapan APBD Provinsi Kalsel) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025) (SuarIndonesia/Ist)

SuarIndonesia – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025).

Semua dengan anggaran pendapatan Rp 7,3 Triliun lebih dan Belanja Rp 9.20 5 Trinlun. Ini, diwarnai oleh sorotan mengenai kondisi fiskal daerah yang menantang.

Meskipun Raperda APBD 2026 akhirnya disetujui bersama, proses pembahasan yang intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menghadapi realitas menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Muh. Alpiya Rakhman, SE, MM, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar, menegaskan bahwa penurunan pendapatan tersebut memaksa adanya penyesuaian belanja yang signifikan.

“Tahun anggaran 2026 memerlukan penyesuaian belanja akibat menurunnya pendapatan transfer pusat. Penyesuaian ini harus dilakukan agar APBD tetap realistis dan dapat menjangkau program prioritas,” ujar Alpiya.

Karena itu, fokus utama yang ditekankan oleh Banggar adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja di berbagai sektor.

Baca Juga :   FESTIVAL Racah Mampulang 2025 Angkat Tradisi Lokal Desa Balida

Tujuannya adalah memastikan bahwa program-program esensial tidak terganggu.

Di tengah keterbatasan anggaran, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan komitmen Pemprov untuk mempertahankan fokus pada sektor pelayanan dasar dan penguatan ekonomi. Gubernur menyebut pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama yang harus diselamatkan dari dampak penyesuaian anggaran.

Selain itu, penguatan sektor strategis seperti industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata juga tetap menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing daerah.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel bekerja lebih keras dalam mengelola sumber daya internal dan memprioritaskan anggaran secara tajam, agar penurunan dana transfer pusat tidak menggoyahkan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua. (*/HM)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

SEPAKAT Bentuk Pansus, DPRD Kalsel : Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi
AKSI RATUSAN SOPIR Truk Menuntut Ketersediaan Solar Bersubsidi di DPRD Tabalong
PERGERAKAN PUNCAK HAJI, Enam Jemaah Embarkasi Banjarmasin Diikutkan Safari Wukuf
SPN POLDA KALSEL Implementasikan Standar Internasional ISO 21001:2018
TERDUGA KAWANAN PREMAN di SPBU Resahkan Sopir Truk, Digiring Polisi
PELAKU PENCURI Terkepung di Dalam Rumah dan Diamuk Warga Kawasan Pramuka Banjarmasin
IBADAH KURBAN, PWI Kalsel Sembelih Tiga Ekor Sapi
KEMENSOS Evaluasi Ratusan Penerima Bansos di Banjarmasin

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:37

SEPAKAT Bentuk Pansus, DPRD Kalsel : Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:28

AKSI RATUSAN SOPIR Truk Menuntut Ketersediaan Solar Bersubsidi di DPRD Tabalong

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:13

PERGERAKAN PUNCAK HAJI, Enam Jemaah Embarkasi Banjarmasin Diikutkan Safari Wukuf

Selasa, 26 Mei 2026 - 21:37

SPN POLDA KALSEL Implementasikan Standar Internasional ISO 21001:2018

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:22

TERDUGA KAWANAN PREMAN di SPBU Resahkan Sopir Truk, Digiring Polisi

Selasa, 26 Mei 2026 - 18:54

IBADAH KURBAN, PWI Kalsel Sembelih Tiga Ekor Sapi

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:28

SNBT 2026: 256.369 Peserta Lulus

Senin, 25 Mei 2026 - 23:16

KASUS Eks Bupati Kukar Berlanjut, Pejabat Kemenkeu Dipanggil KPK Jadi Saksi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca