SuarIndonesia – Walau sempat membakar spanduk, massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi solidaritas untuk Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan,menyikapi persoalan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Dimana aksi ini dilakukan Jalan Brigjen Haji Hasan Basri depan pintu masuk atau gerbang Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Utara, Senin (26/12/2022).
Aksi solidaritas Aliansi Mahasiswa Kalsel itu pihaknya lakukan sebagai bentuk menyikapi persoalan PT. AMNT yang terletak di daerah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dimana perusahaan tambang terbesar nomor dua di Indonesia setelah Freeport yang dinilai massa aksi sebagai aset bangsa untuk dapat ikut andil dalam kesejahteraan rakyat melalui Negara khususnya untuk warga lokal NTB malah berbanding terbalik dari diharapkan.
Pasalnya perusahaan PT AMNT belakangan ini diketahui telah membuang limbah merkuri sebesar 14 Ton per hari ke laut di daerah NTB dan membuat kerusakan pada biota laut yang juga menyulitkan untuk para nelayan.
Persoalan dana CSR sebesar Rp 120 Miliar yang tidak ada kejelasan kemana dialokasikannya, serta persoalan pembatasan hak untuk berserikat yang sebagaimana sudah jelas itu melanggar UUD 1945 yang termasuk dalam pasal 28E ayat 3.
Disamping itu Koordinator aksi, Septiana Agustian Sukma, mengatakan pihaknya melaksanakan aksi juga untuk menindaklanjuti aksi sebelumnya yang dilakukan Pemuda dan Mahasiswa Sumbawa Barat di kantor Komnas HAM, Jakarta.
“Tapi sampai saat ini masih juga tidak diindahkan. Bahkan Komnas HAM tidak mengeluarkan sikap, para pemuda dan mahasiswa yang membangun pos disana juga telah menggelar aksi mogok makan.
Aksi ini menjadi daya dorong atau penyemangat, untuk teman-teman mahasiswa di Jakarta.
Makanya kami mahasiswa Kalsel bersama dengan 19 provinsi lain melaksanakan aksi solidaritas, agar dapat didengar Komnas HAM,” ujarnya.
Mereka pun menuntut agar perusahaan tambang di NTB itu diberikan sanksi oleh Komnas HAM.
Bahkan sampai dengan penutupan,mereka bakal mengancam akan melakukan aksi lanjutan, jika Komnas HAM tidak mengeluarkan sikap
“Intinya aksi ini akan terus berlanjut sampai ada keputusan final apa yang terjadi pada perusahaan. Intinya perusahaan harus mendapat tindakan,” pungkasnya. (DO)
