Suarindonesia – Kini tinggal menunggu putusan hakim MK tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, yang diumumkan pada hari ini, Kamis (27/6).
Mekanisme tentang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno ke paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, itu telah dilaksanakan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan ketentuan.
Dari itu pula, Rabu (26/6) berbagai pihak serukan, apapun putusan MK tentang itu dihargai dan banua atau daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) harus tetap damai, aman tanpa ada rusuh.
Seruan itu disampaikan baik Kapolda Kalsel, Irjen Polisi Yazid Fanani, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, diwakili H Supian HK selaku Ketua Komisi III, pihak DPRD Kota Banjarmasin.
Hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti Pemuda Islam Kalsel dengan ketuanya HM Hasan, Forpeban Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) dengan ketuanya, Din Jaya, LSM LiRa (Lumbung Informasi Rakyat) dengan Ketuanya Anang Bidik, turut serta pengusaha Ekspedisi di daerah ini yakni H Darwis, yang dirinya merasa terpanggil serukan kedamaian.
“Ya banua kita sendiri yang harus dijaga dan buat apa ikut-ikutan ke Jakarta,” kata Kapolda Kalsel, ketika ditanya awak media.
Kapolda harapkan, kegiatan yang di MK, berjalan sesuasi dengan ketentuan, dan disini (banua Kalsel,red) keamanannya terjaga, kondusif.
“Alhamduillah tentang aksi-aksi demo di sini, warga sangat menyadari ada kejadian buruk pernah dialami dan trauma hingga semua tertib.
Ditanya sejauh ini apa ada terdeteksi warga untuk ikut-ikutan ke Jakarta.
Ia katakan, belum ada dan kalau ada minta tolong diinformasikan. “Masih banyak pekeryaan yang harus dikerjakan di sini.
Ga usahlah ke sana (Jakarta,red), dan baiknya bagaimana membangun banua, menjaga tetap aman, tertib, terkendali.
“Kan dengan semua itu maka pembangunan telaksana sesuai tahapan, masyarakat tetap berkativitas dan perekonomian seuai harapan,” beber kapolda.
Hal senada diungkapkan H Supiah HK, usai menerima massa yang melakukan aksi menolak kerusuhan dan mendukung keputusan MK tersebut.
Menurutnya, lebih baik menjaga banua dari pada ikut-ikutan aksi di Jakarta, dan apapun putusan MK itu harus dihargai semua pihak.
Kemudian Ketua Forpeban, Din Jaya dan Ketua Pemuda Islam Islam mengajak untuk tetap damai, menolak segala bentuk pemivcu kerusahan dan juga sarukan untuk warga banua tidak ikutan aksi di Jakarta.
Ketika itu massa melakukan aksi seruan ke DPRD Kalsel, DPRD Kota Banjarmasin dan terakhir di persimpangan Jalan Lambung Mangkurat dengan mendapat pengawalan aparat keamanan baik dari Polresta maupun Polda Kalsel.
Sebelum itu pula, warga Kalsel “tumpah ruah” yang capai ribuan begitu antusias mengikuti Deklarasi Indonesia Damai Anti Kerusuhan yang digelar Polda Kalsel di Siring 0 Km Banjarmasin, Jumat (21/6) lalu.
Semua turut dideklarasikan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dan pejabat lainnya. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
