Suarindonesia – Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta seluruh daerah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih.
“Maju tidaknya sanitasi dan air bersih sekarang tinggal komitmen Pemerintah Daerah mengingat yang tahu kebutuhan adalah daerah,’’ ucap Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pada saat membuka gelar City Sanitation Summit (CSS) ke-19 tahun 2019 di Hotel Rattan In, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (24/09.2019).
Bambang mengungkapkan apresiasinya terhadap Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) yang memprioritaskan sanitasi dan air bersih sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.
“Mengingat sanitasi dan air bersih itu adalah kebutuhan dasar manusia yang paling dasar, sehingga tidak boleh pemerintah daerah melupakan upaya untuk perbaikan itu ke arah yang lebih baik,” katanya.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya mendukung Akkopsi yang berupaya untuk itu, salah satunya berbagi pengalaman pada ajang CSS ini, khususnya belajar ke kota yang sudah baik.
“Karena kalau kita tidak menjaga sanitasi dan air bersih dengan baik maka akan berpotensi terjadi stunting, ini merugikan ekonomi yang besar dalam bentuk tenaga kerja nantinya kurang produktif,” papar Bambang.
Akibat stunting atau masalah gizi ini juga berpotensi besar menimbulkan kemiskinan.Dia pun menyatakan, perhatian pemerintah pusat dalam perbaikan sanitasi dan air bersih di daerah sangat tinggi, namun tetap merupakan tugas pemerintah daerah dalam menganggarkan pada prioritas ini lebih besar.
Bambang menyatakan, pemerintah daerah punya peluang untuk minta bantuan ke pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih ini melalui pengajuan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kita anjurkan kalau buat proposal untuk DAK itu lebih besar ke program sanitasi dan air bersih, sekarangkan lebih besar ke pembangunan infrastruktur jalan,” katanya.
Bambang juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan sanitasi dan air bersih berbasis masyarakat.
“Masyarakat bisa membuat sanitasi dan air bersih sendiri dengan dukungan pemerintah,” ucapnya.
Dia pun berharap, dengan semangat CSS ini, semua daerah akan bisa menyukseskan 100 persen sanitasi, 100 persen air bersih yang layak dan 0 persen BAB sembarangan.
Pembukaan perhelatan akbar aliansi pemerintah daerah di Indonesia bidang lingkungan dan sanitasi itu ditandai dengan pemukulan mayang.
Mereka yang turut melakukan pemukulan tersebut yakni Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina beserta wakilnya, Ketua AKKOPSI, Dr H Syarif Fasha, Sekda Provinsi Kalsel, Drs Abdul Haris Makkie, perwakilan USAID, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
Sekda Provinsi Kalsel, Drs Abdul Haris Makkie saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, mengatakan dalam konsep pengembangan wilayah baik di kabupaten maupun kota, konsep sanitasi menjadi aspek yang sangat penting.
Implementasi berbagai kebijakan di bidang sanitasi memiliki sasaran untuk mewujudkan layanan masyarakat sanitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Di Kalimantan Selatan sendiri saat ini banyak kabupaten kota yang sudah membenahi strategi sanitasinya tentu saja dalam konteks yang lebih besar, pemerintah provinsi Kalsel terus berupaya mendorong terwujudnya pelayanan sanitasi yang menyeluruh di seluruh kabupaten kota di provinsi Kalsel, ” jelasnya.
Selain itu, Sekda Provinsi Kalsel Drs H Haris Makkie juga menyebutkan sebagai contoh merealisasikan konsep tersebut Pemprov Kalsel memiliki program Banjar Bakula.
Program ini mencakup lima kabupaten kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, kabupaten Barito Kuala, dan Tanahlaut.
“Ini merupakan salah satu dari 10 kota metropolitan baru yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia, yang dalam pengembangannya salah satu yang menjadi prioritas adalah tata kelola sanitasi,” jelasnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
