TEMUKAN Proyek Bermasalah di Kalsel Berpotensi Merugi Rp 2 Miliar

SuarIndonesia – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, menemukan proyek yang bermasalah.

Selain pengerjaan peningkatan Jalan A. Yani ruas Liang Anggap-Batibati, juga Penggantian Jembatan Sungai Kintap Kecil I direncanakan selesai tahun 2021 lalu dengan masa kerja 9 bulan.

Proyek ini dimulai sejak April 2021 dan harusnya sudah selesai pada 24 Desember 2021 silam, ternyata proyek ini harus diputus kontraknya pada Desember 2021 lalu, dengan progres pekerjaan hanya 34,10 persen.
Dari proyek ini negara berpotensi dirugikan Rp 2.402.864.850. Pasalnya pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalsel sudah membayar uang muka menerima uang muka sebesar Rp 6.742.305.000 atau 33,89 dari nilai kontrak Rp 19.767.975.000.

Kepala BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap, memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Syauqi Kamal untuk menjelaskan macetnya pengerjaan proyek bernilai Rp 19.767.975.000 dengan penyedia jasa PT Vasco Indo Persada, yang beralamat di Jakarta Timur, dan disupervisi oleh konsultan PT Tema Karya Mandiri.

Proyek sendiri meliputi penggantian 5 buah jembatan meliputi Tanah Laut dan Tanah Bumbu yakni Jembatan Sungai Kintap Kecil I, Jembatan Sungai Vatikunyuk, Jembatan Sungai Bantaian, Jembatan Sungai Haji Keke dan Jembatan Sungai Tanah Merah I.

Keterangan BPJN Kalsel ke BPKP menjelaskan, pemutusan kontrak harus dilakukan karena penyedia jasa buruk dalam manajemen pelaksanaan proyek dan tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan, bila deviasi progres kemajuan mencapai 10 persen, maka harus dilakukan show cause meeting (SCM) dan teguran.

BPJN telah melakukan SCM dan tiga kali teguran, tapi PT Vasco Indo Persada tetap tidak menunjukkan itikad baik dan menyerah untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pihak BPJN menerangkan, untuk progres pekerjaan 34,10 persen tersebut, Negara telah membayar kepada penyedia jasa Rp 6.742.305.000 atau 33,89 persen dari nilai kontrak. Langkah-langkah yang telah diambil pasca pemutusan kontrak adalah, BPJN Kalsel mencairkan jaminan pelaksanaan 5 persen dan telah diterima Kas Negara.

Sementara itu, uang muka yang belum dikembalikan ke Negara saat ini Rp 2.402.864.850 masih dalam proses penagihan. Terdapat jaminan uang muka Rp 3.953.595.000, yang diterbitkan oleh Konsorsium Jaminan Surety Bond.

Berkaca amburadulnya proyek tersebut, BPKP Kalsel menilai harus ada perbaikan prosedur lelang.

Dari berbagai proyek yang bermasalah di Kalimantan Selatan, terdapat modus terkait harga penawaran kontraktor, yaitu kontraktor, saat lelang, hanya menawar di kisaran 80 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Mungkin ini sebagai upaya untuk memenangkan lelang, tetapi kurang memperhitungkan kemampuannya untuk melaksanakan proyek,” jelas Rudy, Sabtu (5/2/2022).

Terkait risiko kerugian negara Rp 2.402.864.850 dari uang muka yang masih tersisa ditegaskan Rudy harus ada penagihan ketat oleh BPJN Kalsel. Sebab, hal tersebut berpotensi menjadi kerugian negara.

“Uang muka tersebut harus segera ditagih dan disetorkan ke Kas Negara,” tandasnya.

Dia menambahkan, BPJN Kalsel juga harus memperbaiki aktivitas pengendalian proyek selama ini.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mature, termasuk di dalamnya Managemen Risiko, harus menjadi solusi untuk menghindari munculnya permasalahan serupa di kemudian hari.(RW)