SuarIndonesia – Sebagai wujud monitoring dan evaluasi kinerja, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Organisasi menggelar Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup pemerintah kota Banjarmasin, terpusat di G’Sign Hotel Banjarmasin, pada Sabtu (24/2/2024).
Kegiatan dibukaWali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Pemprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman beserta seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat se- Kota Banjarmasin masing masing didampingi Sekretaris dan staf terkait.
Terselenggaranya pertemuan tersebut dalam rangka tindaklanjut mengenai rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia terhadap implementasi SAKIP Pemko Banjarmasin.
Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II (Kemenpan RB), Bapak Budi Prawira, SE, MM pada pertemuan itu sekaligus juga memberi sedikit arahan dan forum diskusi terbuka bersama para peserta.
Adapun Banjarmasin sendiri berhasil menaikkan nilai SAKIP sebesar 1,53 dari yang semula 71,20 (2022) menjadi 72,73 di tahun 2023 atau berpredikat “BB”.
“Pastikan OPD/SKPD dapat ikut aturan, kita harus paksakan, kalau dia nggak mau berarti secara tidak langsung OPD itu tidak support, inilah yang menjadi tugas bagian organisasi untuk bisa menilai dari segi organisasinya,” terangnya.
“Kalau memang pasang target tinggi, kita harus keras, kalau mau target A harus bisa merubah wajah organisasi,” sambungnya.
Lebih jelas, Ia menekankan bahwa kekuatan strategis SKPD itu terletak pada Sub Bagian Perencanaan. Oleh sebab itu, meski bukan sebagai pengambil kebijakan, namun, menurutnya harus ada konsolidasi yang tepat guna menjalankan suatu program SKPD yang baik.
“Selama ini kekuatan kita itu di Kasubag Perencanaan di SKPD, jangan hanya diminta untuk mengusulkan kegiatan sama anggaran, tetapi tidak ada arahan dari Kepala OPD dengan kabid teknis yang ada di lapangan,” ujar Budi lagi.
“Sebaiknya hasil diskusi kepala OPD dikumpulkan bersama kabid teknis duduk bersama, hingga akhirnya disimpulkan bersama kita perlu kegiatan ini, anggaran apa dan dimana lokasinya, jangan biarkan dia (Kasubbag Perencanaan) berjalan sendiri, sebab dia hanya fasilitator bukan penentu kebijakan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekdako Ikhsan Budiman pun meminta kepada seluruh SKPD Pemko Banjarmasin agar dapat menyatukan langkah dan kolaborasi untuk mendorong target capaian SAKIP Kota Banjarmasin bisa berpredikat “A” sebagai kado manis di akhir kepemimpinan Ibnu Sina-Arifin.
“Terutama instansi atau SKPD yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat. Disampaikan tadi misalkan rumah sakit, puskesmas, kecamatan atau beberapa SKPD yang memang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat,” beber Ikhsan.
“Jadi sekali lagi kawan-kawan mohon kiranya ada perhatian kepedulian untuk kita bisa, sepemikiran untuk melakukan perubahan, perbaikan guna peningkatan terutama SAKIP kita, sedikit saja lagi nilainya didorong untuk bisa A, jadi kita harap kita dapat menutup pemerintahan Walikota (Ibnu Sina) dengan nilai SAKIP yang bagus,” harapnya.
Senada, H Ibnu Sina menyampaikan terhadap seluruh SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin untuk selalu menanamkan nilai nilai ASN Berakhlak.
“Kita tanamkan semangat kolaborasi dan mendorong penerapan nilai-nilai inti ASN berakhlak, seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” kata H Ibnu Sina.
“Saya tegaskan juga pentingnya percepatan dalam mewujudkan program-program strategis kota Banjarmasin, seperti revitalisasi sungai, pembangunan UMKM, dan pelayanan publik yang efisien melalui program Smart City,” tambahnya.
Tak lupa ia mengapresiasi kepada seluruh SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin atas berhasilnya menaikkan nilai SAKIP menjadi 72,73. Ia menegaskan komitmennya untuk terus berusaha keras agar kinerja pemerintah kota Banjarmasin dapat semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya agar semua SKPD dapat bekerja secara serius untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, terutama yang masih memiliki keterlambatan,” tutupnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi, Eka Rahayu menyebutkan bahwa dari 32 SKPD ada 20 SKPD yang telah menyelesaikan pohon kinerja dan melaporkan kemajuan proyek di lingkup pemerintah kota Banjarmasin.
“Kita menyoroti langkah-langkah digitalisasi, dengan penandatanganan perjanjian kinerja secara digital melalui aplikasi “Kayuh Baimbai”, yang saat ini telah dimulai untuk mendukung target-target kinerja yang ditetapkan,” sebutnya.
Ia juga memperhatikan langkah langkah perbaikan sistem kerja, dengan penelanan pada integrasi Manajemen Risiko (MRI) dalam sistem.
“Modul aplikasi “Kayuh Baimbai”, seperti perencanaan yang dikoordinasi oleh Bappeda dan pelaporan kinerja yang dikomandani oleh bagian organisasi, telah berhasil diimplementasikan secara bertahap,” pungkasnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan apresiasi atas Penilaian Kepatuhan Pelayanan Pelayanan Publik dan apresiasi Reformasi Birokrasi (RB), meliputi :
Kepatuhan Pelayanan Publik
1. Dinas Sosial (94,18)
2. DPMPTSP (93,36)
3. Disdukcapil (92,06)
4. Puskesmas Kayu Tangi (91,21)
5. Puskesmas Cempaka (87,69)
6. Dinas Pendidikan (69,59)
• Reformasi Birokrasi
1. Diskominfotik
2. Bagian PBJ
3. BPKPAD
4. Inspektorat.(*/SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
