TAK ADA LAGI Pembongkaran, Kelanjutannya Dilakukan Dinas PUPR

SuarIndonesia – Program normalisasi sungai yang sebelumnya gencar dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kini seakan mati suri.

Pasalnya, semenjak tugas pokok dari Satuan Tugas (Satgas) Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir (NSPB) Kota Banjarmasin diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat, upaya normalisasi sungai terlihat tak segencar pada awal Februari lalu.

Padahal sebelumnya, Satgas yang berisi perwakilan pegawai Pemko dari dinas terkait, aparat kepolisian, anggota DPRD, pakar pembangunan dan perwakilan masyarakat itu terlihat sangat bersemangat dengan kegiatan pembongkaran bangunan yang dinilai menghalangi aliran sungai.

Tidak hanya itu, mereka juga gencar mengeruk endapan-endapan sungai berupa lumpur dan tumpukkan sampah yang membuat dasar sungai mendangkal yang kini juga tak terlihat lagi aktivitasnya.

Bahkan dari pantauan awak media, jenis bangunan yang diberi tanda silang (X) lantaran dianggap mempersempit dan menghambat aliran sungai di sepanjang jalan A. Yani tidak ada kelanjutannya.

Begitu juga dengan di sekitar Jalan Veteran, yang sudah tidak nampak terlihat lagi adanya pengerukan. Meskipun sebuah alat berat berupa excavator masih terlihat ada di kawasan tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekda Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi langsung membantah dan menegaskan bahwa program normalisasi sungai masih terus berjalan.

“Saya tegaskan lagi, bahwa normalisasi sungai, khususnya di Jalan Veteran dan A Yani, terus berlanjut, tidak ada namanya berhenti” ucapnya saat ditemui awak media di lobby gedung Balai Kota Banjarmasin, Rabu (24/03/2021) kemarin.

Kemudian, pria dengan sapaan Doyo itu juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tidak memberhentikan kegiatan satgas dengan alasan masa tanggap darurat banjir yang dicabut pada, 11 Maret yang lalu.

“Yang berhenti kemarin itu adalah status masa tanggap darurat saja. Tapi terkesan seolah-olah normalisasi sungai berhenti, padahal tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi yang disandang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan saat ini merupakan pengalihan dari masa tanggap darurat ke masa transisi.

“Sebenarnya itu masuk masa tanggap darurat ke masa transisi. Nantinya ada juga memasuki masa mitigasi,” ujarnya.

Ia mengklaim, tugas satgas yang saat ini berada di Dinas PUPR tersebut terus menjalankan kegiatan normalisasi untuk memperlancar aliran sungai.

Mengingat pada awal tahun lalu banjir yang melanda Banjarmasin cukup memprihatinkan. Bahkan membuat banyak ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

“Normalisasi sungai ini bukan hanya sekadar 1 atau 2 minggu, tapi sampai 1 atau 2 tahun ke depan masih berlanjut. Cuma tidak dilakukan oleh satgas lagi, tugas ini dijalankan oleh tim normalisasi sungai yang bentukkan Dinas PUPR.,” ungkap Doyo yang dulunya bertindak sebagai ketua Satgas NSPB itu.

“Karenanya, kita akan selalu menjalankan koordinasi seperti yang dijalankan pada saat tugas tersebut masih dijalankan satgas,” tambah Doyo.

Bahkan, ia mengklaim, satgas normalisasi akan terus bekerja sampai sungai yang ada di Kota Banjarmasin benar-benar mampu menampung dan mengalirkan air de hilirnya, yaitu Sungai Martapura

“Indikatornya keberhasilannya adalah seluruh sungai kecil harus bisa mengalirkan air ke Sungai Martapura dan tidak ada lagi jembatan maupun bangunan yang menghalangi arus sungai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Banjarmasin, Hizbul Wathoni mengklaim bahwa Satgas Normalisasi Sungai yang berada di bawah naungan Dinas PUPR akan terus melanjutkan program dari Satgas Normalisasi Sungai dan Penanggulangan Banjir (NSPB).

Pria dengan sapaan Thoni itu berharap, nantinya kegiatan normalisasi dari Satgas tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, karena maksud dan tujuannya adalah untuk kepentingan dan hajat orang banyak.

“Yang pasti kami akan melanjutkan yang sudah ditandai dan dinegosiasi oleh tim satgas NSPB kemarin,” jelasnya singkat. (SU)