Suarindonesia – Pemeritah pusat seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial, berencana mengeluarkan kebijakan kredit hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dengan skema pembiayaan down payment (DP) 0 Persen.
Kredit rumah susun ini diberikan kepada ASN, TNI, dan Polri yang belum tempat tinggal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Fajar Desira mengatakan belum ada intruksi atau arahan soal hal tersebut, termasuk belum menyiapkan lokasi ideal untuk pembangunan perumahan untuk ASN tersebut.
“Belum ada, sepertinya rencana itu masih persiapan dan kita masih menunggu. Sabar saja,” kata Fajar.
Di sisi lain, Ketua DPD REI Kalsel, Royzani Sjachril mengatakan pihaknya sudah mengetahui akan rencana program hunian DP nol persen tersebut.
Pasalnya, hal tersebut sudah ramai sudah tersebar di media sosial maupun informasi dari DPP REI.
“Tinggal menunggu reaksi dari ASN nya dan penjajakan kerjasama dengan pemkab atau pemprov,” kata Royzani Sjachril.
Menurutnya, pemkab/pemko dan pemprov nantinya perlu menyosialisasikan program tersebut. Dikatakannya, sebelumnya kredit disetunui tentu ada pendataan terlebih dahulu.
“Pendataan itu dilakukan untuk mengetahui yang mana yang memiliki rumah dan tidak. Juga harus diketahui di tidak punya pinjaman-pinjaman lain dan tanggungan keuangan.
Berkaca dari pengalaman biasanya ASN ada pinjaman atau tanggungan, sehingga tidak bisa mendapatkan program subsidi pemerintah tersebut,” kata dia.
Karena itu harapannya, peluangan masih ada yakni dengan mennyosialisasikan kepada ASN yang baru.
“Kepada pemerintah daerah kita berharap bisa menyosialisasikan agar pintar menggunakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan agar bisa dimanfaatkan tepat guna,” kata dia.
DP nol persen itu, kata Royzani, realistis dan bisa dilakukan karena sesuai arahan pemerintah.
“Para developer nantinya akan menyambutnya, misalkan DP nya ditanggung pemerintah dan pembayaran bulanan ditanggung ASN bersangkutan, tentunya dengan suku bunga yang ringan,” kata dia.
Masih menurut Rizani, program ini juga harus dikerjasamakan dengan Bank yang kemudian akan ditunjuk oleh Pemerintah.
Bagaimana soal lokasi? Pihak pengembang, menurut Royzani menyebutkan akan menunggu arahan pemerintah.
“Kalau bicara lokasi idealnya adalah tidak jauh dari perkantoran di mana tempat ASN tersebut bekerja,” ributnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
