SuarIndonesia – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk Kota Banjarmasin, yang dimulai sejak 5 hingga 15 Oktober lalu, hari ini ditentukan.
Hasil asesment yang telah dilaksanakan kementerian terkait, sebenarnya mendudukan Kota Banjarmasin dalam level 2. Meski begitu, Pemko Banjarmasin tak ingin terburu-buru mengumumkannya.
Pasalnya, pemberlakuan PPKM termasuk penentuan levelnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dan dari tanggal 5 Oktober lalu, status Kota Banjarmasin masih di level 4, bersama 7 kota lainnya di Indonesia.
Makanya, usai Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto via Daring, Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyatakan, status level PPKM untuk Kota Banjarmasin masih menunggu keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo, yang rencananya akan diumumkan pada hari Senin (18/10/2021).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung mulai pukul 14.00 WITA, H Ibnu Sina bersama Kadinkes Kota Banjarmasin, H Machli Riady mengikutinya melalui Daring dari lokasi mereka masing-masing.
Kepada Airlangga Hartarto, H Ibnu Sina menjelaskan, saat ini, Pemko Banjarmasin terus berusaha meningkatkan capaian vaksinasi, dan ia berharap cadangan vaksin yang tersedia mencukupi untuk dibagikan kepada seluruh masyatakat Bumi Kayuh Baimbai.
Bahkan, lanjutnya, agar tidak terjadi kekurangan cadangan vaksin, Pemko Banjarmasin juga telah mengirimkan surat permintaan tambahan vaksin kepada kementerian. “Mudah mudahan cadangan vaksin masih mencukupi, sesuai dengan permintaan kami melalui pak Dirjen, pak Safrizal kemarin, kami sudah sampaikan kebutuhan. Permintaan vaksin 30 ribu sudah bisa terpenuhi, apabila terjadi kekurangan, kita akan sampaikan lagi dengan target 100 ribu sampai dengan akhir bulan ini,” ucapnya kepada Airlangga Hartarto.
Kegiatan vaksinasi gratis untuk masyarakat, jelasnya lagi, masih dilakukan Pemko Banjarmasin dengan dibantu TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.
Dan sebelum keputusan tentang status PPKM resmi dikeluarkan Presiden, Pemko Banjarmasin belum bisa memberikan kelonggaran kegiatan kepada masyarakat.
“Program tiada hari tanpa vaksin sudah dilaksanakan dengan dukungan TNI, Polri dan organisasi, serta industri keuangan. Sedangkan terkait rencana kita memberikan pelonggaran, kami tetap menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri, ketentuannya seperti apa,” pungkasnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
