POLRI Temukan Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 20:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty)

SuarIndonesia — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Polri menemukan titik terang keterkaitan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan dugaan tindak pidana makar.

Yusril mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa (17/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.

“Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang,” kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya menghormati langkah kepolisian yang bekerja secara cermat dan berhati-hati karena dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang serius dan tidak sederhana.

Yusril mengakui dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyidikan secara menyeluruh.

Menurut Yusril, perkara tersebut nantinya akan diungkap secara terang, termasuk melalui pelimpahan berkas perkara para tersangka yang telah ditetapkan ke pengadilan maupun kemungkinan munculnya tersangka baru.

Ia mengatakan penyidikan juga diharapkan dapat mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta tujuan tindakan tersebut. Hasil penyidikan itu akan menjadi dasar untuk menentukan penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.

“Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang,” ujar Yusril.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Terkait penanganan perkara itu, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.

Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses pada Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.

SPDP tersebut mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPDP itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Baca Juga :   KASUS DUGAAN MAKAR Penyadapan: Polri Periksa Puluhan Saksi

Dari pasal-pasal tersebut, diketahui dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.

Belum ada penggeledahan terkait penyelundupan cip AI

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto (tengah) menjawab pertanyaan awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: ANTARA/Nadia P Rahmani)

Sementara itu, dilansir dari Antara, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan Polri belum melakukan penggeledahan terkait dugaan penyelundupan cip kecerdasan buatan (AI) Nvidia dari Amerika Serikat (AS) ke China melalui Indonesia.

“Penggeledahan belum ada, tetapi ini sedang kami telusuri oleh tim Bareskrim Polri,” kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi pemberitaan media asing yang menyebut Polri telah menggeledah PT Megaspeed International Indonesia terkait dugaan penyelundupan cip AI Nvidia dari AS ke China melalui Indonesia.

Dalam pemberitaan tersebut disebutkan penggeledahan dilakukan pada awal 2026 atas permintaan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).

Suyudi membenarkan adanya permintaan penindakan dari FBI terkait kasus tersebut. Namun, ia menegaskan Polri belum melakukan tindakan penggeledahan maupun penindakan lainnya.

“Iya (ada permintaan FBI), tetapi belum menyentuh sampai penindakan. Ini sedang kami dalami dulu,” ujarnya.

PT Megaspeed International Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Nvidia. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BADAK JAWA tidak Akan Direlokasi tanpa Kajian Lengkap
PENENTUAN DUA CALON Wapres Sepenuhnya Kewenangan Presiden
RUU PEMILU Diusulkan Hapus Syarat Status Perkawinan Pemilih
KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata
PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan
GANTIKAN HNW, Sohibul Iman Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI
ADA 22 PERSYARATAN yang Perlu Dipenuhi Cawapres
NAMA-NAMA yang Bermunculan Jadi Cawapres

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:27

POLRI Temukan Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar

Selasa, 17 November 2026 - 19:51

PENENTUAN DUA CALON Wapres Sepenuhnya Kewenangan Presiden

Selasa, 17 November 2026 - 19:40

RUU PEMILU Diusulkan Hapus Syarat Status Perkawinan Pemilih

Senin, 16 November 2026 - 21:28

KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata

Senin, 16 November 2026 - 20:19

PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Senin, 16 November 2026 - 20:01

GANTIKAN HNW, Sohibul Iman Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI

Senin, 16 November 2026 - 19:57

ADA 22 PERSYARATAN yang Perlu Dipenuhi Cawapres

Minggu, 15 November 2026 - 20:55

NAMA-NAMA yang Bermunculan Jadi Cawapres

Berita Terbaru

Hukum

PEREDARAN SABU Digagalkan, Dua Pria Diciduk

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:48

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty)

Nasional

POLRI Temukan Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:27