SuarIndonesia — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan ke MPR sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Di luar kewenangan pencalonan yang berada di tangan Kepala Negara, Yusril menjelaskan bahwa dirinya bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) saat ini ditugaskan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pimpinan MPR agar seluruh rangkaian pemilihan wakil presiden berjalan lancar.
“Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yusril menerangkan mengenai pelaksanaan teknis di parlemen, bahwa MPR telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi kelengkapan berkas kandidat yang diserahkan oleh Presiden.
Tim verifikasi tersebut diberi waktu selama dua minggu untuk memberikan seluruh persyaratan sesuai ketentuan undang-undang, sekaligus memberi kesempatan jika ada kekurangan dokumen yang harus dilengkapi.
Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, sidang pemilihan akan digelar merujuk pada Peraturan Tata Tertib MPR dengan mekanisme pemungutan suara secara tertutup. Meskipun demikian, jalannya persidangan tetap terbuka dan dapat disiarkan secara langsung oleh media.
“Artinya bukan tertutup (sidangnya). TV boleh menyiarkan sidangnya, sidang terbuka tapi siapa yang dipilih itu biasanya ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam kotak satu demi satu, dan setelah itu dihitung satu demi satu. mungkin tidak banyak perbedaannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 yang lalu,” ujarnya.
Yusril menegaskan, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR, tapi baru disepakati tanggal pemilihannya pada 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah waktu paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama calon Wapres tersebut.
Belum disampaikannya nama kandidat tersebut, berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Serahkan keputusan kepada Presiden
Sementara itu, dilansir dari Antara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan keputusan mengenai sosok calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden, menyusul namanya masuk dalam bursa kandidat yang berkembang di masyarakat.
Yusril menegaskan dirinya tidak berada dalam kapasitas untuk mengomentari wacana pencalonan tersebut. Namun, ia memandang munculnya berbagai usulan nama di ruang publik sebagai bagian dari demokrasi dan kebebasan pendapat yang tidak dapat dihalang-halangi.
“Soal calon-calon wakil presiden itu saya tidak dalam kapasitas bisa mengomentari. Saya menghormati demokrasi, menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi, pikiran. Jadi kalau masyarakat ingin mencalonkan si A, si B, si C itu silahkan saja, tidak bisa kita larang-larang, tidak bisa kita halang-halangi,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa.
Menurut Yusril, Presiden pasti menyimak dinamika dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia meyakini kepala negara memiliki insting politik yang tajam, wawasan luas, serta pengalaman panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menentukan pendampingnya.
Ia menambahkan, ada atau tidaknya wacana yang berkembang di publik, Presiden diyakini sudah memiliki gambaran mengenai figur yang dinilai paling tepat untuk membantunya menjalankan tugas pemerintahan.
“Sebagai orang yang berfikir hukum, itu tidak boleh berfikir politik, pikirannya harus seperti itu. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada demokrasi, ya supaya ada wacana yang berkembang terakhirnya keputusan ada di tangan presiden,” ucapnya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















