RUU PEMILU Diusulkan Hapus Syarat Status Perkawinan Pemilih

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 19:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah dalam RDPU Panja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (YouTube @TVR Parlemen)

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah dalam RDPU Panja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (YouTube @TVR Parlemen)

SuarIndonesia — Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengusulkan penghapusan frasa “sudah kawin atau pernah kawin” sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hindun mengatakan ketentuan tersebut perlu dihapus karena status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan hak pilih seseorang, terutama bagi perempuan yang menikah pada usia anak melalui dispensasi perkawinan.

“Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan,” kata Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan. Menurut dia, status perkawinan tersebut tidak semestinya menjadi dasar untuk memberikan hak pilih kepada seseorang yang belum memenuhi ketentuan usia pemilih.

Selain penghapusan kriteria status perkawinan, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengusulkan agar batas minimal usia pemilih ditetapkan 18 tahun dari sebelumnya 17 tahun.

Dilansir Antara, Titi mengatakan usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.

Baca Juga :   BERHEMBUS Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

“Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun,” ujar Titi yang mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia.

Ia menyebutkan hanya tujuh negara yang menerapkan batas usia memilih 17 tahun. Dengan pertimbangan tersebut, Titi mengusulkan agar syarat usia pemilih ditetapkan 18 tahun pada hari pemungutan suara.

Saat ini, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Usai Tabrak Tongkang
POLRI Temukan Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar
BADAK JAWA tidak Akan Direlokasi tanpa Kajian Lengkap
PENENTUAN DUA CALON Wapres Sepenuhnya Kewenangan Presiden
KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata
PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan
GANTIKAN HNW, Sohibul Iman Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI
ADA 22 PERSYARATAN yang Perlu Dipenuhi Cawapres

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:42

VAPE DILARANG BNNP Kalteng, Cartridge Berisi Narkoba Ditemukan!

Selasa, 17 November 2026 - 23:27

DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat

Selasa, 17 November 2026 - 21:48

PEREDARAN SABU Digagalkan, Dua Pria Diciduk

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:36

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 November 2026 - 21:04

MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:47

PERSELISIHAN Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti dengan Seorang Buruh Berakhir Penikaman

Berita Terbaru

Rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2027, Senin(16/11/2026)/ Suamrt ISuarIndonesia/HO DPRD

Ekonomi

BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:10