SuarIndonesia — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon wakil presiden (wapres) yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan bahwa MPR RI telah membentuk panitia verifikasi untuk mengecek persyaratan-persyaratan calon wakil presiden. Menurut dia, dua nama yang dikirim oleh Presiden untuk menempati posisi wakil presiden yang kini mengalami kekosongan pun akan dilengkapi dengan sejumlah persyaratan itu.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Namun, dia pun tidak menjelaskan secara rinci 22 persyaratan tersebut. Menurut dia, persyaratan-persyaratan itu nantinya akan dijelaskan oleh panitia verifikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.
“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya,” kata dia.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga telah menyetujui bahwa panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, dan diisi oleh 26 anggota.
Diundur jadi 9 Desember
Sementara itu, dilansir dari Antara, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.
Muzani mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut ia, Presiden Prabowo memiliki jadwal yang padat, serta memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung untuk memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).
“Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
Dengan pengunduran jadwal itu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.
Artinya, kata Muzani, Presiden Prabowo harus mengirim nama calon wapres maksimal pada 25 November 2026. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















