PELIK, Persoalan Sampah di Banjarmasin

SuarIndonesia – Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, Marzuki mengakui bahwa persoalan sampah yang kini ditangani memang pelik.

Bukan tanpa alasan, ia membeberkan masih adanya warga yang sengaja membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sudah ditutup, menjadi salah satu contoh bahwa problem mengenai sampah di Banjarmasin belum tuntas.

“Kami berjuang keras untuk penanganannya,” ucapnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya.

Ia menilai, persoalan yang berulang itu terjadi diduga lantaran pola hidup dan perubahan perilaku masyarakat yang menyukai kemudahan, atau ringkas. Misalkan perilaku membuang sampah justru tidak pada tempat dan waktu yang ditentukan.

Kemudian, kurangnya kepedulian masyarakat serta seluruh pihak dalam menangani permasalahan tersebut. Hal tersebut menjadi penekanan bahwa penanganan sampah tak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau dinas terkait saja

“Padahal, kita ini sudah maju. Harusnya, kepedulian mengenai kebersihan dan sampah ini bisa meningkat. Semua pihak bisa terlibat,” tekannya.

Lantas, penanganan seperti apa yang bisa dilakukan pihaknya?

Terkait hal itu Jack, mengaku sudah meletakan petugas pengawas di lokasi eks TPS. Meskipun memang, tak bisa 24 jam.

Upaya konkret lainnya, khususnya untuk penanganan sampah secara umum di Kota Seribu Sungai ini, DLH Banjarmasin juga menyediakan 11 titik lokasi layanan atau pengumpulan untuk Program ‘Surung Sintak’.

Program jemput bola terkait sampah yang dihasilkan warga. Program ini sendiri sudah dimulai sejak akhir November Tahun 2020 lalu.

Menyasar warga yang kesulitan saat hendak membuang sampah ke TPS, untuk bisa mendapatkan kemudahan.

“Sementara ini, ada di sembilan kelurahan yang menerapkannya. Tersebar di lima kecamatan. Dengan total mengerahkan 200 petugas gerobak pengangkut sampah,” jelasnya.

“Ditambah dengan enam unit mobil konvektor, yang melakukan pengangkutan hingga ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Basirih,” tambahnya.

Menurut Jack, upaya ini cukup mampu menekan keberadaan membludaknya sampah di TPS-TPS. Bahkan cenderung mampu mengurangi keberadaan TPS.

Contoh, dahulu ada sebanyak 100 unit TPS. Namun kini, jumlahnya hanya 80 unit. Artinya, sudah ada 20 TPS yang sudah berhasil ditutup.

Lalu, jalannya program itu menghasilkan angkutan sampah yang rata-rata minimal dua ton untuk satu titik layanan. Bahkan lebih.

“Artinya, dikalikan 11 titik layanan bisa menghasilkan 22 ton,” tekannya.

Lantas apakah ada upaya lain, Jack bilang, pihaknya akan merevisi aturan yang ada. Khususnya terkait perda kebersihan. Penekanannya, lebih meminta pada keaktifan pihak kelurahan.

Ia mencontohkan salah satu TPS di kawasan Kelurahan Telaga Biru. Ia bilang, lantaran aktifnya pihak kelurahan di situ, menumpuk hingga melubernya sampah di situ bisa ditangani.

“Babinsa hingga Bhabinkamtibmas. Bahkan hingga pengurus masjidnya saya lihat aktif sekali menangani hal itu,” ucapnya.

“Jadi, perlu gerakan pihak terkait. Kelurahan,” tekannya.

Di sisi lain, bila dilihat dari pernyataan Jack, lebih banyak pada perihal pengangkutan. Belum menyentuh soal penanganan dari sumbernya. Yakni, rumah warga sendiri.

Disinggung terkait hal itu, Jack menjelaskan bahwa upaya itu sudah dilakukan melalui keberadaan bank sampah. Lalu, dengan adanya program ‘Surung Sintak’ tadi.

“Termasuk, kami meminta masyarakat untuk turut aktif memilah sampah,” ujarnya.

Hal itu diungkapkannya bukan tanpa alasan. Disebarkannya bahwa dalam setiap harinya, ada sebanyak 400 ton sampah yang diangkut ke TPA Basirih. Lalu, ada 50 ton yang diangkut ke TPA Banjarbakula setiap harinya.

Dan menurut kajian berdasarkan DID TPA Basirih pada tahun 2000, di tahun 2020 TPA yang berlokasi di Jalan Gubernur Soebarjo itu tak lagi bisa menampung sampah yang dihasilkan.

Kendati demikian, Jack menjelaskan bahwa masih ada lahan milik DLH yang bisa dimanfaatkan sebagai TPA.

“Luas lahan TPA Basirih itu 39,5 hektare. Tapi tidak semua digunakan untuk pembuangan. Yang dipakai hanya 30 hektare saja,” ujarnya.

“Hanya saja, akses jalan di lahan sisa itu belum ada. Kemungkinan, di tahun 2023 mendatang akan dibuat jalannya. Lahan itu bisa dimanfaatkan selama dua tahun. Setelah itu, kita harus memikirkan inovasi atau perkembangan,” tutupnya. (SU)