SuarIndonesia – Mardani H Maming hadir sidang via zoom pada persidangan di pengadilan negeri Tipikor Banjarmasin atau pada pemanggilan keempat, Senin (18/4/2022).
Sisi lain, mantan Bupati Tanah Bumbu yang kini Bendahara Umum (Bendum) PBNU, berujung pula adanya penetapkan untuk panggilan paksa harus “hadir fisik” (datang langsung,red) oleh Majelis Hakim pada sidang lanjutan Senin depan (25/4/2022).
Mardani ketika itu sedang berada di Singapura. Namun Majelis Hakim tampaknya tidak berkenan dengan kesaksian dilakukan via zoom.
Karena itu, Hakim akhirnya mengeluarkan penetapan panggilan paksa untuk Mardani H Maming yang artinya harus hadir secara fisik ke Pengadilan Tipkor pada sidang berikutnya Senin 25 April 2022.
“Hakim mengeluarkan penetapan panggilan paksa untuk Mardani H Maming yang sekarang sedang berada di Singapura, harus hadir di tanggal 25 April 2022,” ujar Lucky Omega Hasan, pengacara Raden Dwidjono, di PN Tipikor Banjarmasin.
Hakim membutuhkan kesaksian Mardani H Maming pada perkara dugaan gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang menyeret mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono.
Sidang yang sedianya digelar pada siang hari itu sempat molor hingga pukul 18.25 WITA karena PN Tipikor Banjarmasin masih menggelar sidang korupsi proyek infrastruktur dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.
Batalnya pemeriksaan kesaksian Mardani diawali dari keberatan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum terdakwa karena dinilainya Mardani sebagai saksi fakta seharusnya dihadirkan langsung di ruangan sidang.
Sementara sidang dipantau pula Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Ia pula telah mengajukan surat permohonan resmi kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan penetapan perintah hadirkan saksi Mardani H Maming.
Surat diserahkan oleh Boyamin saat bermaksud memantau secara langsung pada persidangan saat itu.
Namun lantaran waktu sidang diundur hingga malam, Boyamin akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta.
Pada surat permohonan kepada Majelis Hakim, MAKI mengutip Pasal 159 ayat (2) KUHAP.
“Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang.
Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku,” demikian bunyi penjelasan Pasal 159 ayat (2).
Sebelumnya kuasa hukum Mardani H Maming, Irfan Idham, keberatan kasus dugaan gratifikasi atau suap izin usaha pertambangan (IUP) batubara di Tanah Bumbu yang digelar di PN Tipikor Banjarmasin, dikait-kaitkan dengan kliennya yang dua kali tidak hadir sebagai saksi.
Pasalnya, menurut Irfan, kliennya yang juga Bendahara Umum PBNU, selalu melayangkan pemberitahuan secara resmi ke majelis hakim ketika tidak bisa menghadiri sidang.
“Pak Mardani tidak mangkir. Karena setiap persidangan, selalu melakukan pemberitahuan secara resmi berhalangan hadir,” tandas Irfan dalam keterangan tertulis.
Mardani mengaku jika dirinya tak memiliki keterkaitan perkara pokok atas terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu berinisial RDP dalam kasus suap izin tambang di Tanah Bumbu, yang bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
“Pokok perkara kasus ini gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Mardani melalui kuasa hukumnya Irfan Idham di Banjarmasin, Senin (18/4/2022).
Ditegaskannya, peralihan izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat terdakwa sudah melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku.
Buktinya, sertifikat clear and clean sudah keluar.
Menurut Irfan, Mardani selaku bupati kala itu, bakal memproses setiap permohonan maupun surat yang sudah sesuai dengan ketentuan. Izin tidak mungkin diteken bupati, jika tidak berdasarkan pemeriksaan bawahannya.
“Jadi, permohonan itu masuk pasti diproses oleh kepala dinas yang sudah melewati pemeriksaan berjenjang.
Tidak mungkin izin itu sampai ke kementerian keluar sertifikat CnC kalau tidak lengkap secara prosedur. Berarti secara prosedur tidak ada masalah,” tuturnya.
Mardani memastikan pula taat pada proses hukum. Dia memenuhi panggilan pengadilan untuk bersaksi bagi terdakwa, meski perkara korupsi tersebut tidak memiliki keterkaitan atas dirinya.
Namun jika tak bisa berhadir karena alasan mendesak, dia selalu melayangkan pemberitahuan secara resmi kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan majelis hakim ketika tak menghadiri persidangan. (*/ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
