MANTAN ASN di Diskannak Korupsi Duit Sapi Berakhir Diganjar 6 Tahun Penjara

SuarIndonesia – Terdakwa Ahmad Romansyah mantan ASN (Aparatur Sipil Negara)  pada Diskannak (Dinas Perikanan dan Perternakan) Kabupaten HSS ( Hulu Sungai Selatan), Provinsi Kalimantan Selatan, diganjar 6 y=tahun penjara.

Selain itu denda Rp 300 juta subsdiari tiga bulan kurungan.

Selain kurungan badan juga terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 953 juta lebih bila harta bendanya tidak mencukup membayar uang pengganti tersebut maka kurungannya bertambah selama tiga tahun.

Putusan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, disampaikan oleh ketua majelis hakim Yusriansyah pada sidang lanjutan, Senin (26/9/2022).

Putusan ini  tidak jauh berbeda dengan tuntutan JPU, Masdel Kahel dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.

Yakni tuntutan 7 tahun penjara serta denda yang sama dengan vonis majelis sedangkan uang pengganti juga sama cuma bila tidak dapat membayar makan kurungan bertambah tiga tahun dan enam bulan.

Majelis juga sependapat dengan JPU kalau terdakwa secara meyakin melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yakni pada dakwaan primait JPU.

Atasan putusan tersebut terdakwa yang disidang secara vitual menyatakan bisa menerima dan berterima kasih kepada majelis yang meringankan hukumnya.  Sementara pihak JPU masih menyatakan pikir pikir.

Menurut dakwaan JPU, terdakwa memperkaya diri sendiri dimana setoran Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan tidak disetor ke kas daerah.

Menurut JPU Masdel Kahel dari Kejaksaan Negeri HSS yang menyeret terdakwa ke meja hijau, yang tidak disetor ke kas daerah dari penjualan sapi yang menjadi kerugian negara dikisaran Rp 2 Miliar lebih.

Seharus setoran tersebut sejak tahun 2011 sampai tahu 2016 dari hasil penjualan sapi yang di gaduh oleh peternak.

JPU yang menyebutkan kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan BPKP selama lima tahun.

Dari hasil penjualan ternak yang digaduh oleh peternak tersebut, peternak mendapatkan bagian 65 persen sedangkan sisanya di setor ke kas daerah dan ini tidak dilakukan oleh terdakwa.(HD)

 367 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!