Suarindonesia – Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, mengkritik dan sarankan pelaksanaannya tol laut. Karena dinilainya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh insan maritim.
Sebagai informasi, program tol laut digagas Jokowi sejak tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan harga pangan yang mahal di luar Pulau Jawa.
Bahkan, program tol laut juga memakan biaya yang besar karena pemerintah harus mensubsidi hingga Rp 300 miliar per tahun.
Selain itu, pemerintah juga membangun kapal baru dengan biaya Rp 100 miliar.
Padahal, bila dibandingkan dengan kondisi di lapangan program tersebut belum efektif menurunkan harga komoditas.
Contoh pengiriman barang dari Surabaya ke Sorong. Untuk mencapai pedalaman Sorong diperlukan lagi pesawat guna mengirim barang. Alhasil, tujuan menurunkan harga tidak akan berhasil.
“Jadi uang rakyat untuk subsidi tidak bisa dimain-mainkan. Apalagi tujuan menekan disparitas harga juga tidak terbukti 100 persen.
Pemerintahan Jokowi harus segera mengevaluasi program ini karena pemerintah harus hadir sebagai pengendali,” kata Bambang Haryo Soekartono.
Ia katakan, saat ini masih ditemukan keterlambatan dalam pelayanannya, bahkan jenis barang yang dimuat kurang ada pengawasan.
Sisi lain dikatakan, banyak publik juga tidak tahu jadwal kapal tol laut.
Bahkan, Syahbandar yang berwenang dalam perizinan pelayaran juga tidak tahu kepastian jadwal keberangkatan.
“Karena namanya tol laut berarti ada ketepatan dan kecepatan.
Tidak bisa misalnya terlambat hingga berhari-hari. Contohnya lain, penyeberangan Ferry Merak-Bakauheni terlambat satu menit saja hukumanya hilangan pendapatan satu trip.
Sanksi aturan ini baru benar-benar menerapkan sistem tol laut,” bebernya.
Bahkan, soal barang yang dimuat ketika melintasi tol laut, Bambang juga melihat kurang transparansi.
Kenyataan dia menemukan banyak barang yang diangkut di luar ketentuan sesuai Perpres Nomor 71 tahun 2015.
“Jika sudah begitu, keberadaan tol laut dinilainya liar dan tidak layak diteruskan. Kecuali sudah ada pembenahan yang benar.
Untuk itu, pemerintah harus mengerti persoalan yang terjadi di lapangan karena dengan kontainer saja yang disubsidi sangat riskan,” bebernya. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
