SuarIndonesia – Pemerintah pusat membebankan kepada pemerintah daerah (pemda) pembayaran insentif tenaga kesehatan dan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Apesnya bagi Pemprov Kalsel dana pemerintah tahun 2021 dikurangi pemerintah pusat.
Tahun 2020 dana perimbangan yang didapatkan Pemprov Kalsel berjumlah Rp855 miliar, sedangkan 2021 hanya sebesar Rp 646 miliar.
Kasubbid Dana Transfer Pusat Bakeuda Kalsel, Alfiansyah, menjelaskan pengurangan alokasi dana transfer (perimbangan) ini tidak lepas dari konsentrasi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pandemi covid di Indonesia.
Terlebih, anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit.”Fokus utamanya saat ini adalah penanganan,” tegasnya.
Tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus membayarkan gaji PPPK beserta dengan insentif nakes melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sudah tertuang dalam surat edaran Kemenkeu RI. Meski demikian, langkah dari pemerintah pusat ini harus kita dukung dan semoga pandemi Covid-19 bisa cepat hilang,” pungkasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
