DARI 22 PERIZINAN Sektor Minerba, 9 Dipindahkan ke Pemerintah Pusat

- Penulis

Senin, 28 Desember 2020 - 19:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir. Nafarin

SuarIndonesia – Menyusul diberlakukannya Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan (Minerba) sebagaimana diketahui kewenangan pemerintah daerah dalam pengurusan izin pertambangan ditarik ke pemerintah pusat.

Bahkan, per tanggal 10 Desember lalu pemerintah daerah sudah tidak punya kewenangan mengurus perizinan minerba.

“Dokumen-dokumen perizinan yang kami miliki sudah diminta semua. Selanjutnya yang keluarkan izin minerba Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir. Nafarin, belum lama tadi.

Nafarin mencatat dari 22 perizinan terkait minerba yang sebelumnya kewenangan pemda, 9 di antaranya ditarik oleh pemerintah pusat. Selebihnya masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Sebelumnya kewenangan di kami ada 22 perizinan terkait minerba. Berdasarkan undang-undang baru 9 di antaranya ditarik ke pemerintah pusat,” beber Nafarin.

9 jenis perizinan yang ditarik tersebut adalah penerbitan wilayah izin usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam dan batuan dalam 1 daerah provinsi dan wilayah laut sampai 12 mil, izin usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan.

Izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam dan batuan, izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) komoditas mineral dan batuab, IUP OP khusus pengolahan dan atau pemurnian komoditas tambang, IUP OP.

Pengangkutan dan penjualan komoditas tambang, penerbitan perubahan direksi dan atau pemegang saham pemegang IUP OP, dan izin usaha pertambangan.

“Izin pertambangan rakyat masih kewenangan kami, begitupula izin air tanah seperti pengeboran dan sebagainya. Izin kelistrikan juga masih kewenangan daerah.  Terdapat 13 jenis perizinan di luar mineral dan batuan yang masih kewenangan daerah,” pungkasnya.(adv)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BANK KALSEL Hadirkan QRIS AKSEL, Transaksi Tanpa Uang Receh
DUKUNG UMKM Lokal, Beli Oleh-oleh Amuntai Pakai AKSEL Bank Kalsel
BAYAR PAJAK Kendaraan Tanpa Antre, AKSEL Bank Kalsel Hadirkan E-Samsat
UPZ Bank Kalsel Ucapkan Selamat atas Raihan BAZNAS Provinsi Terbaik 2026
AKSEL University Bank Kalsel Siap Tingkatkan Kompetensi SDM
AKSEL University Bank Kalsel Siap Tingkatkan Kompetensi SDM
DUKUNG Barito Putera, Bank Kalsel Bagikan 10 Tiket Nonton Gratis
SATPAM Bank Kalsel Diduga Tilep Tabungan Pendidikan Anak Nasabah Rp1,2 Miliar

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 22:01

3 TERSANGKA PENYADAPAN Prabowo Terancam Penjara 10 Tahun

Selasa, 3 November 2026 - 21:10

DISTRIBUSI RATUSAN NOZZLE Kebut Pemadaman Karhutla Kalteng

Selasa, 3 November 2026 - 21:05

MESKI HUJAN, Armada Udara Siaga Penuh atasi Karhutla

Senin, 2 November 2026 - 21:46

DIGANTI, Jabatan Stategis Dirlantas Polda Kalsel

Minggu, 1 November 2026 - 21:56

LEBIH DARI 100.000 Personel jadi Satgas Karhutla

Minggu, 1 November 2026 - 21:45

WALHI Minta Umumkan Nama Korporasi Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:51

DUA KORPORASI TERSANGKA Karhutla Kalbar dan Kalteng, termasuk Satu PMA

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:30

TEKUK PERSIS SOLO 2-1, Barito Putera Kudeta Puncak Klasemen Grup B

Berita Terbaru

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan di Jakarta, Selasa (3/11/2026). (Foto: Istimewa)

Nasional

MESKI HUJAN, Armada Udara Siaga Penuh atasi Karhutla

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:05