DARI 22 PERIZINAN Sektor Minerba, 9 Dipindahkan ke Pemerintah Pusat

DARI 22 PERIZINAN Sektor Minerba, 9 Dipindahkan ke Pemerintah Pusat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir. Nafarin

SuarIndonesia – Menyusul diberlakukannya Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan (Minerba) sebagaimana diketahui kewenangan pemerintah daerah dalam pengurusan izin pertambangan ditarik ke pemerintah pusat.

Bahkan, per tanggal 10 Desember lalu pemerintah daerah sudah tidak punya kewenangan mengurus perizinan minerba.

“Dokumen-dokumen perizinan yang kami miliki sudah diminta semua. Selanjutnya yang keluarkan izin minerba Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir. Nafarin, belum lama tadi.

Nafarin mencatat dari 22 perizinan terkait minerba yang sebelumnya kewenangan pemda, 9 di antaranya ditarik oleh pemerintah pusat. Selebihnya masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Sebelumnya kewenangan di kami ada 22 perizinan terkait minerba. Berdasarkan undang-undang baru 9 di antaranya ditarik ke pemerintah pusat,” beber Nafarin.

9 jenis perizinan yang ditarik tersebut adalah penerbitan wilayah izin usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam dan batuan dalam 1 daerah provinsi dan wilayah laut sampai 12 mil, izin usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan.

Izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam dan batuan, izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) komoditas mineral dan batuab, IUP OP khusus pengolahan dan atau pemurnian komoditas tambang, IUP OP.

Pengangkutan dan penjualan komoditas tambang, penerbitan perubahan direksi dan atau pemegang saham pemegang IUP OP, dan izin usaha pertambangan.

“Izin pertambangan rakyat masih kewenangan kami, begitupula izin air tanah seperti pengeboran dan sebagainya. Izin kelistrikan juga masih kewenangan daerah.  Terdapat 13 jenis perizinan di luar mineral dan batuan yang masih kewenangan daerah,” pungkasnya.(adv)

 211 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: