SuarIndonesia – DPRD Kalsel menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp5,41 triliun, pada paripurna dewan, Kamis (19/11/2020), di Banjarmasin.
Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan mengharapkan APBD Kalsel tahun 2021 dapat memperbaiki kondisi daerah dalam menangani pandemi Covid-19 baik di sektor kesehatan, sosial ekonomi maupun pendidikan.
“APBD tahun 2021 diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan,” kata Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan.
Ditambahkan, laporan Badan Anggaran yang disertai dengan berbagai saran, arahan serta koreksi yang konstruktif menjadi masukan yang sangat berharga dalam penentuan kebijakan serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selanjutnya.
“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian, sehingga APBD tahun 2021 semakin matang dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sebelumnya, laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel menyampaikan Rancangan APBD tahun 2021, di mana target Pendapatan Daerah telah direncanakan sebesar Rp5,412 triliun. Kendati demikian angka tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp5,415 triliun di luar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Besaran alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung target capaian pembangunan nasional pada tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Pemprov Kalsel,” kata juru bicara Badan Anggaran, Gusti Rudiansyah.
Sedangkan alokasi Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kalsel 2021 semula sebesar Rp5,462 triliun. “Setelah pelaksanaan pembahasan, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp5,515 triliun,” tambahnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, dari sisi Pembiayaan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan yang dilaksanakan Badan Anggaran, terdapat selisih kurang untuk APBD 2021 sebesar Rp100 miliar dan kekurangan penganggaran tersebut akan ditutupi dari Surplus Pembiayaan Netto.
“Surplus tersebut didapat dari total penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.
Gusti Rudiansyah menambahkan, Badan Anggaran menyarankan agar komitmen dalam pencapaian target dari pendapatan daerah harus menjadi hal pokok dan perhatian pemerintah daerah seiring dengan kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun global yang masih belum stabil, sehingga perlu ada langkah-langkah konkret untuk hal tersebut yang meliputi pemantapan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, koordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan deviden BUMD, peningkatan peran dan fungsi UPTD, BLUD, UPPD dan balai-balai penghasil retribusi daerah lainnya serta peningkatan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan aset milik daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, akan segera melaksanakan program kegiatan tahun 2021 dengan cepat mulai dari tahap persiapan juga proses lelang.
“Semua kegiatan di awal tahun yang prioritas kita harapkan segera dapat dilaksanakan,” ujarnya. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
