WAKET KOMISI III PANGERAN Khairul Saleh Minta Komjen Listyo Berkomitmen Islam Tidak Identik dengan Radikalisme

- Penulis

Rabu, 20 Januari 2021 - 21:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komjen Listyo Sigit Prabowo saat ikuti fit and proper test di Komisi III DPR-RI.(Foto/Dok.DPR)

 

SuarIndonesia – Wakil Ketua (Waket) Komisi III DPR-RI Pangeran Khairul Saleh berharap calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme.

Legislator asal Kalsel ini mengingatkan, 14 bulan lalu dalam fit dan proper test Idham Aziz menyatakan bahwa Islam tidak identik dengan tindakan terorisme dan radikalisme.

Politisi PAN ini, Rabu, (20/01/2021) dalam fit and proper test calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo juga pernah menyatakan hal yang sama, bahwa Islam tidak indentik dengan radikalisme.

“Saat fit and proper test Pak Idam sebagai calon kapolri dengan bangga beliau menyampaikan sebuah statement dan komitmen bahwa beliau menyatakan Islam tidak identik dengan radikalisme. Presiden juga telah menyatakan melalui deputi 5 staf presiden bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme dan terorisme,” beber Pangeran.

 

 

Baca Juga :   MASJID AL-JIHAD Banjarmasin Jadi Percontohan Nasional 2024

“Jadi saya berharap bapak juga punya statement dan komitmen yang sama bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme,” pungkas Pangeran.

Dalam kesempatan itu, Pangeran juga berharap calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar dapat membenahi institusi Kepolisian sebagai penegak hukum milik masyarakat.

“Dalam penegaklkan hukum, Polri ke depan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, tidak pandang bulu sesuai dengan amanat UUD 1945,” tandas Pangeran.

Pangeran minta kepolisian
sebagai pengak hukum milik masyarakat bukan sebagai alat kekuasaan.

“Polisi harus betul-betul netral sebagai penegak hukum milik masyarakat bukan milik pejabat atau alat seseorang. Apalagi sebagai alat kekuasaan,” tegas Pangeran.

“Ke depan tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak ada lagi kriminalisasi dilakukan oleh oknum penyelidik,” pungkas Pangeran.(RA)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

SAPI KURBAN NGAMUK Lepas dari Ikatan Seruduk Seorang Warga Hingga Tewas
SEPAKAT Bentuk Pansus, DPRD Kalsel : Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi
AKSI RATUSAN SOPIR Truk Menuntut Ketersediaan Solar Bersubsidi di DPRD Tabalong
PERGERAKAN PUNCAK HAJI, Enam Jemaah Embarkasi Banjarmasin Diikutkan Safari Wukuf
SPN POLDA KALSEL Implementasikan Standar Internasional ISO 21001:2018
TERDUGA KAWANAN PREMAN di SPBU Resahkan Sopir Truk, Digiring Polisi
PELAKU PENCURI Terkepung di Dalam Rumah dan Diamuk Warga Kawasan Pramuka Banjarmasin
SNBT 2026: 256.369 Peserta Lulus

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 01:44

SAPI KURBAN NGAMUK Lepas dari Ikatan Seruduk Seorang Warga Hingga Tewas

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:37

SEPAKAT Bentuk Pansus, DPRD Kalsel : Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:28

AKSI RATUSAN SOPIR Truk Menuntut Ketersediaan Solar Bersubsidi di DPRD Tabalong

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:13

PERGERAKAN PUNCAK HAJI, Enam Jemaah Embarkasi Banjarmasin Diikutkan Safari Wukuf

Selasa, 26 Mei 2026 - 21:37

SPN POLDA KALSEL Implementasikan Standar Internasional ISO 21001:2018

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:09

PELAKU PENCURI Terkepung di Dalam Rumah dan Diamuk Warga Kawasan Pramuka Banjarmasin

Selasa, 26 Mei 2026 - 18:54

IBADAH KURBAN, PWI Kalsel Sembelih Tiga Ekor Sapi

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:28

SNBT 2026: 256.369 Peserta Lulus

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca