“Tunggu Aturan Teknis Terkait P3K’’

Taufik Hidayat

Suarindonesia – Pemerintah pusat secara resmi mengeluarkan kebijakan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kebijakan ini bisa dimanfaatkan masyarakat yang belum berhasil pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kebijakan ini juga bisa berarti akan mengurangi jumlah pegawai tidak tetap atau honorer di instansi atau badan pemerintahan.

Jika pemerintah pusat menyetujui seluruh usulan formasi, maka otomatis pegawai honor berkurang bahkan tidak ada lagi.

Memang diakui Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Taufik Hidayat jumlah kebutuhan pegawai akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terlebih dahulu.

Berapa jumlah formasi yang disetujui, sisanya diisi oleh honorer.

Taufik menyebut bisa saja Kemenpan tidak menyetujui seluruh formasi jabatan yang diusulkan.

“Jumlah honorer nanti disesuaikan dengan jumlah formasi yang disetujui Kemenpan,’’  ujarnya.

Taufik mengatakan, kebijakan terait pengisian jabatan melalui P3K baru ada regulasi umum.

Menurut Taufik, aturan teknis terkait P3K masih ditunggu.

Sebab tambahnya, untuk mengisi jabatan harus ada aturan yang lebih detail.

“Nanti kami harus membuat formasi kebutuhan jabatan.

Kemudian diajukan ke Kemenpan, setelah kemenpan menyetujui untuk P3K baru bisa tahap rekruitmen.

Proses penerimaan mirip CPNS,  ada syarat-syarat tertentu juga,’’ bebernya.

Ditanya apakah semua jabatan dari staf sampai struktiral bisa diisi dengan P3K?.

Menurut Taufik dalam pengisian jabatan pemprov mempunyai peraturan gubernur (pergub) tentang pengisian jabatan struktural, fungsional khusus dan fungsional umum.

Jabatan struktural, kata Taufik, jelas harus berstatus PNS.

“Kemudian jabatan fungsional umum atau staf pelaksana harusya diisi PNS juga, tapi dalam hal PNS kurang bisa diusulkan melalui PPPK,’’ jelasnya.

Disinggung bagaimana besaran gaji atau tunjangan P3K.

Taufik menyebut juga masih menunggu aturan teknis dari kemenpan.

Dikatakannya, setelah ada aturan rekruitmen,  maka disusul dengan aturan pembayaran atau gaji.

“Nanti dari aturan itu kita ketahui besaran gaji, tunjangan, atau biaya lainnya. Kami masih menunggu aturan teknis lainnya,  memang aturan umum terkait P3K sudah ada,’’ ungkapnya.(RW)