SuarIndonesia – Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Apeksi Regional Kalimantan ke 9, yang dibuka Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Setda Provinsi Kalsel, Gusti Syahyar mewakili Gubernur Kalsel H Sahbirin, akhirnya mengeluarkan beberapa rekomendasi hasil kesepakatan para anggota Apeksi Komwil V untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
Setidaknya ada 7 point utama draf rekomendasi yang dikeluarkan dalam kegiatan di Ball Room Hotel Golden Tulip Banjarmasin, antara lain, tentang bidang infrastruktur, sosial, lingkungan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kebutuhan akan air baku, dan pertanian dan perkebunan.
“Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan mendukung penuh rencana pemidahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Kalimantan,” ujar salah seorang peserta rapat, saat membacakan rumusan rekomendasi yang telah mereka selesaikan, Selasa (26/11).
Kegiatan Muskomwil itu sendiri dilaksanakan sejak pukul 09.00 WITA, di mana saat itu Ketua Apeksi Komwil V Regional Kalimantan H Ibnu Sina menyampaikan, rencana pemindahan ibukota negara ke wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara harus benar-benar dikaji oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, karena akan sangat berdampak bagi Kalimantan sendiri.
Karena itu, kata pria yang juga menjabat sebagai Walikota Banjarmasin ini lagi, diperlukan gagasan-gagasan dari semua pihak sebagai masukan dalam pembangunan tersebut.
“Pertemuan kali ini sangat penting, dan tema yang diusung yakni “Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Kota-Kota Di Kalimantan Dari Segi Infrastruktur, Sosial Dan Lingkungan”, dan kita semua tentu berharap tema ini dapat dibahas lebih dalam, serta juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang akan kita bawa pada musyawarah nasional di Kota Tangerang Selatan tahun 2020,” ujarnya.
Muskomwil V Apeksi Regional Kalimantan ke 9 dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 27 November 2019. Saat pembukaannya, terlihat hadir Wakil walikota Banjarmasin H Hermansyah, Forkopimda Kota Banjarmasin, Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin.
Seperti pemberitaan sebelumnya, dalam kegiatan malam welcome dinner, di Restoran Terapung Balai Kota Banjarmasin diketahui, ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam musyawarah bertemakan Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Kota-Kota di Kalimantan dari Segi Infrastruktur Sosial dan Lingkungan itu, di antaranya merumuskan rekomendasi mengenai kebijakan pemerintah kota yang tergabung dalam Apeksi Komwil V, serta memilih ketua berikut wakil ketua Apeksi untuk kepengurusan periode 2019 sampai 2022.
Untuk isi draf rekomendasi yang telah disepakati para peserta Apeksi itu terdiri dari beberapa point, pertama bidang infrastruktur, mereka ingin adanya peningkatan jalan nasional dan pembangunan jalan tol menuju ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
Kemudian mempercepat realisasi pembangunan proyek Kereta Api Trans Kalimantan. Ketersediaan listrik sebagai penentu pembangunan industri nasional. pengembangan dan pengaturan kota satelit dan kota metropolitan penunjang ibu kota negara.
Membangun infrastruktur regional batas antar daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Mendorong pemerintah pusat membuat regulasi yang mendukung adanya investasi di daerah dalam pembiayaan infrastruktur.
Pembangunan ibukota negara baru menggunakan konsep Smart City dengan mensinergikan pusat dan daerah. Kolaborasi pembangunan infrastruktur pemerintah pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan melibatkan warga yang berada di sekitar lokasi ibu kota negara dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah.
Kemudian di bidang sosial terdiri dari melakukan Kesepakatan Bersama antar daerah untuk penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . Menambah sarana prasana untuk penanggulangan masalah sosial. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompeten. Menyusun rencana induk penanganan dan pembiayaan bagi orang terlantar dan anak jalanan yang datang ke daerah. Menyusun regulasi tentang penanganan migrasi.
BIdang Lingkungan antara lain kesepakatan yang telah disetuji antara lain, mengusulkan penambahan sarana prasarana pemantau kualitas udara (seperti AQMS) ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mendorong investasi dalam mengembangkan pemanfaatan pengelolaan sampah. Pembangunan diberbagai sektor agar berwawasan lingkungan.
Bidang Fasilitas Kesehatan terdiri dari rumah sakit daerah perlu ditingkatkan dengan standar internasional, dan ditambah dengan rumah sakit Daerah Khusus (RS Khusus Mata, RS Kanker, RS Jantung). Konsolidasi Pemerintah Daerah Dengan BPJS dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Bidang Fasilitas Pendidikan antara lain, pengembalian Kewenangan pendidikan menengah Atas kepada daerah tingkat II.
Bidang Kebutuhan akan Air Baku antara lain, kebutuhan Air baku yang otomatis akan bertambah, oleh karena itu perlu dibuat waduk baru, agar bisa membantu untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Ibu Kota RI yang baru, mengingat seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka tingkat konsumsi air bersih juga akan semakin meningkat.
Bidang Pertanian dan Perkebunan, Provinsi Kalimantan Tengah bisa menjadi salah satu provinsi penyuplai bahan kebutuhan pokok di Ibu Kota RI yang baru di Kalimantan Timur, dengan menjadi salah satu kota lumbung padi (penyuplai beras) kemudian produsen buah naga, semangka, pisang, melon, durian, tomat, cabe, terong, kacang-kacangan, jagung, jahe, kunyit, sayur-sayuran, dan lain-lain.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
