TERSISA 117 HEKTARE, Kawasan Kumuh di Banjarmasin

- Penulis

Jumat, 29 November 2019 - 20:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Upaya Pemko Banjarmsin melakukan pengetasan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin yang ditarget tahun 2019 hingga kini masih terus diusahakan. Bahkan dengan jumlah penduduk yang tak sebanding dengan luas wilayah memicu kawasan kumuh di Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banjarmasin, Ir H Ahmad Fanani menerangkan kawasan kumuh di Kota Seribu Sungai masih tersisa 117 hektare. Luasan itu sisa dari total kawasan kumuh yang ditangani Pemko Banjarmasin sejak 2015 lalu.

“Sesuai SK di 2015 luas kawasan kumuh yang ditangani 549 hektare. Sisanya di akhir 2019 saat ini masih ada l 117 hektare,” ucap mantan Kepala Dinas PU HST kepada awak media.

Karena itu, ujarnya Pemko Banjarmasin menargetkan penanganannya tuntas di akhir tahun. Bahkan saat ini, wilayah yang memiliki tingkat kekumuhan paling tinggi berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Mengingat di sana memang padat penduduk. “Yang paling banyak masih di Selatan,” kata Fanani.

Bahkan penanganan yang dilakukan masih dengan pola yang sama, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian PUPR.

Program itu masih menjadi andalan, dengan gerakan 100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses (100-0-100).

Baca Juga :   FINAL PIALA AFF Futsal 2024: Indonesia Juara Libas Vietnam 2-0

Dengan Kotaku, kata dia, titik penanganan akan lebih tepat sasaran.

Program tersebut juga melibatkan Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).“BKM inilah yang menentukan apa yang akan dilakukan,” jelasnya.

Jadi, untuk 2020 pola yang dijalankan diubah. Jika 2015-2019 ini lebih kepada penanganan, untuk 2020 Pemkot lebih fokus ke pencegahan. Langkah yang diambil agar kawasan yang sudah ditangani tak kembali menjadi kumuh.

“Direncanakan tahun 2020 nanti SK baru lagi. Terbit di 2019 SK Penetapan Lokasi Pencegahan Permukiman Kumuh Baru. Langkah ini untuk pencegahan, karena kalau dibiarkan akan muncul lagi,” ucapnya.

Kemudian Dinas Perkim juga sudah menganggarkan untuk menjalankan program pencegahan itu. Untuk 2020 anggaran yang disediakan sebesar Rp10 miliar. “Selain dari APBD juga bantuan bantuan dari pusat,” pungkasnya. (SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PROPAM Ops Gaktiplin Terhadap Personel Polresta Banjarmasin dan Polsek
PEMADAMAAN yang Meluas- Beruntun, Komisi III DPRD Kalsel Panggil Kembali PLN
DIMUSNAHKAN Narkotika Senilai 33,8 Miliar, Selamatkan Hampir 300 Ribu Jiwa
GUNCANG KALIMANTAN ! Gubernur Cup Road to Pangdam 2026, Puluhan Klub Terbaik Kalteng Vs Kalsel Berebut Mahkota Juara
SEORANG PEKERJA di Warung Makan Ditemukan Tak Bernyawa di Pangkalan Ojek
RUMAH AMBRUK Seluruh Penghuni Dievakuasi, Enam Luka-luka dan Seorang Meninggal Dunia
PEMADAMAN BERGILIR Kembali Terjadi, Tim Advokasi : Gugatan Segera Dirampungkan dan Direksi PT PLN Harus Bertanggung Jawab
DIRESMIKAN Pos Bakamla Zona Tengah Banjarmasin

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 22:31

PROPAM Ops Gaktiplin Terhadap Personel Polresta Banjarmasin dan Polsek

Senin, 27 Juli 2026 - 22:10

PEMADAMAAN yang Meluas- Beruntun, Komisi III DPRD Kalsel Panggil Kembali PLN

Senin, 27 Juli 2026 - 20:32

GUBERNUR Muhidin: Dua Gangguan Penyebab Pemadaman Listrik

Senin, 27 Juli 2026 - 16:05

DIMUSNAHKAN Narkotika Senilai 33,8 Miliar, Selamatkan Hampir 300 Ribu Jiwa

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:31

CHINA OPEN 2026: Fajar/Fikri Juara, Sukses Pertahankan Gelar!

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:16

SEORANG PEKERJA di Warung Makan Ditemukan Tak Bernyawa di Pangkalan Ojek

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:11

RUMAH AMBRUK Seluruh Penghuni Dievakuasi, Enam Luka-luka dan Seorang Meninggal Dunia

Sabtu, 25 Juli 2026 - 21:52

KOBARAN API Ludeskan Delapan Rumah, Empat Warga Terluka

Berita Terbaru

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah) saat konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026). (Foto: Antara/Anita Permata D)

Nasional

BGN Larang SPPG Gunakan Gas Melon dan Beras Subsidi

Senin, 27 Jul 2026 - 19:58

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca