NASIB GURU di Kalsel Belum Diangkat jadi PPPK

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, H. Abdul Rahim

SuarIndonesia – Alokasi formasi PPPK guru di Kalsel sejatinya 1.690 orang, namun dari beberapa tahap pelaksanaan masih tersisa 505 formasi karena banyak yang tidak mendaftar saat seleksi.

Jumlah guru honor lingkup SMA/SMK/SLB mencapai kisaran 2 ribuan orang.

Sekitar 1.185 orang sudah beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi 2021 lalu.

Sisanya kurang lebih 815 orang masih berstatus honorer. Kini nasib mereka belum jelas.

Malah-malah pemerintah pusat bakal meniadakan pegawai honor, yang artinya berimbas kepada para guru berstatus honor.

“Sisanya guru honorer masih menunggu kebijakan kementerian. Harapan kami semua diangkat melalui PPPK, sehingga ketika ada penghapuan honorer tidak ada guru yang terimbas,” kata Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, H. Abdul Rahim.

Dikatakan pria yang akrab disapa H. Ahim, ini sesuai data pokok pendidikan (dapodik) kebutuhan tambahan guru tingkat SMA/SMK/SLB jumlahnya 3.831.

Jika dihitung lebih jauh, menurut H. Ahim kebutuhan tambahan mencapai 5 ribu orang karena belum dihitung pensiunan guru PNS.

“Kebutuhan sesuai dapodik itu belum masuk hitungan pensiunan. Setiap tahun ratusan guru PNS yang pensiun,” ujarnya, Kamis (20/1/2022).

Seperti diketahui, tahun depan pemerintah akan memangkas tenaga honorer. Status pekerja pemerintahan nantinya hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berlaku paling lambat pada 2023, status pegawai pada instansi hanya ada 2 pilihan, yaitu PNS atau PPPK.

Dia mengatakan, terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023.

Dengan demikian, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni PNS dan PPPK.

Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security dan lain-lain disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujarnya. (RW)