Suarindonesia – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin masih membujuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan dengan harapan .agar 13 persen atau senilai Rp65 miliar saham milik Pemprov itu dihibahkan.
Keinginan itu muncul menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perusahaan Milik Daerah yang sudah diundangkan sejak 28 Desember 2017 lalu.
Pemerintah mewajibkan BUMD merubah badan hukum dari perusahaan daerah (PD) menjadi perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahan umum daerah dan perseroan daerah (Perseroda).
Beleid turunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 itu berlaku untuk BUMD di seluruh Indonesia. Nomenklatur PD harus dirubah, tak terkecuali bagi PDAM Bandarmasih. Nah, sejak awal pihak manajemen PDAM dan Pemko Banjarmasin sebagai pemilik saham terbesar memilih Perumda daripada Perseroda.
Alasannya karena Perumda fokus pada pelayanan sosial, sedang Perseroda fokus pada pengembangan usaha. “Perumda itu profit oriented dan social orientidnya tetap ada,” ucap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, belum lama ini.
Namun, akan tetapi perubahan badan hukum itu tak semudah membalik telapak tangan. Hal itu menjadi rumit ketika saham PDAM tak hanya dimiliki oleh satu pihak.
Dari 55 persen saham yang tertanam di PDAM Bandarmasih, 87 persen merupakan milik Pemko Banjarmasin, sedang 13 persennya lagi milik Pemprov. Artinya, uang itu harus dihibahkan atau jika Pemprov mau main hitung-hitungan, Pemko harus mengganti ke Pemprov.
“Tapi itu (mengganti) tidak mungkin dalam situasi keuangan begini. Kami harus beli saham Pemprov hampir Rp70 miliar itu, dari mana duitnya,” ujar Ibnu.
Lantas apa upaya Pemko agar saham tersebut bisa dihibahkan? Orang nomor satu di Banjarmasin itu mengaku sudah menyampaikan surat ke Pemprov untuk meminta kebijaksanaan.
“Sudah diterima sekdaprov. Juga sudah dikomunikasikan dengan PDAM. Mudahan pola ini (penghibahan) bisa diterima Provinsi,” harapnya.
Ibnu rupanya mengetahui persis latar belakang penyertaan modal itu. Sebab, dia adalah salah satu orang yang berperan saat pemberian hibah ke seluruh PDAM yang ada di 13 Kabupaten kota di Kalsel.
“Penyertaan modal ini zaman kami di komisi III dulu. Alasannya untuk membantu PDAM yang memerlukan bantuan. Memang paling banyak yang mendapat saat itu Banjarmasin dan Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Ir H Yudha Achmadi mengungkapkan, yang diurusi terkait perubahan badan hukum tak hanya soal melulu soal saham.
Pihaknya juga saat ini sedang sibuk membuat kajian akademis sebagai persyaratan jika ingin PDAM berubah menjadi Perumda.“Bukan Banjarmasin saja. Tapi semua PDAM di Kalsel wajib di PP ini.Kami masih melengkapi kajian akademis, Ini juga salah satu syarat penting jika badan hukum PDAM mau diubah,” katanya.
Yudha mengatakan, jika dalam waktu dekat seluruh PDAM yang ada di Kalsel akan menghadap Pemprov. Dalam hal ini yang ditemui langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk membicarakan tindak lanjut terkait keinginan hibah saham.
“Semoga bisa selesai tahun ini. Kami belum konsultasi ke biro ekonomi provinsi. nanti akan diskusi dulu. Mungkin arahnya ketemu langsung pak gubernur. Tapi semua PDAM di Kalsel,” pungkas Yudha.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
