SuarIndonesia – Dari banyaknya komplek perumahan di Kota Banjarmasin, ternyata baru sepertiganya saja yang fasilitas umum (fasum) nya masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengatakan, hal itu membuat program perbaikan ruas jalan komplek perumahan di dinasnya tidak bisa tersentuh secara merata.
“Dari data kami, jumlah jumlah komplek perumahan yang berdiri di Banjarmasin ada sebanyak 324. Yang jadi kewenangan kita hanya sekitar 110 saja,” ucapnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya,
Padahal menurutnya, sejak disetujuinya anggaran perubahan tahun 2022 beberapa waktu lalu, pihaknya mempunyai program percepatan penanganan jalan komplek perumahan yang sudah mulai dikerjakan.
Dijelaskannya, dalam anggaran perubahan ini, jumlah yang jadi sasaran program tersebut ada sebanyak 23 komplek perumahan yang jalannya akan mendapat perbaikan dengan panjang 22 Km, dengan anggaran sebesar Rp 25 Miliar.
“Jumlah itu tersebar di empat kecamatan. Yang terbanyak ada di wilayah Banjarmasin Utara, dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Seperti penghamparan material lapisan aspal,” ungkapnya.
Sayangnya, lantaran waktu kerja yang samgat minim, yakni maksimal selama 60 hari, perbaikan jalan komplek tersebut menurutnya hanya bisa dilakukan pada jalan yang kondisi kerusakannya ringan. Seperti aspal atau beton yang aus.
Sehingga, rata-rata penanganannya hanya dengan pelapisan aspal. Bukan membangun badan jalan dari tanah.
“Sejak dimulai pada awal November tadi, kira-kira sekarang sudah mencapai 30 persen. Kami harap, dengan waktu yang cukup singkat ini progres pengerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target, yakni di akhir tahun.
Sehingga ketika selesai di akhir tahun ini, masyarakat yang jalannya kita perbaiki tidak lagi merasakan kondisi jalan rusak.
Saat ini rata-rata baru ada di angka 30 persen.
“Yang bisa kita tangani di APBD perubahan ini tentunya hanya bisa memperbaiki kerusakan jalan dengan kategori ringan, misalnya permukaan aspal atau beton yang aus, dan tidak memerlukan waktu pengerjaan yang lama.”
Rata-rata penanganannya hanya dengan pelapisan aspal. Bukan membangun jalan dari tanah.
Menurutnya, program terkait penanganan jalan perumahan yang rusak ini tentu akan terus berkelanjutan. Termasuk di tahun 2023.
Karena itu, Chandra berharap, tahun depan usulan anggaran yang dikhususkan untuk penanganan jalan komplek perumahan ini bisa disetujui oleh pihak DPRD Kota Banjarmasin.
Tak tanggung-tanggung, dalam APBD Murni tahun 2023, pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp30 sampai Rp40 miliar dalam menjalankan program percepatan penanganan jalan komplek perumahan di dinasnya.
“Jika anggaran itu disetujui, maka setidaknya sekitar 30 Km jalan komplek perumahan akan bisa tertangani. Termasuk jalan yang kondisi kerusakannya berat dan perlu penanganan yang lebih lama,” ujarnya.
Untuk sasaran perbaikan jalan komplek di tahun 2023 ini tersebar di tiga kecamatan, yakni Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur dan yang paling banyak tetap di wilayah Banjarmasin Utara.
Kemudian, Chandra kembali menjelaskan, bahwa total panjang jalan dari sepertiga jumlah komplek yang jadi kewenangan Disperkim ada sekitar 122 Km.
“Tapi karena di anggaran perubahan sudah ada 22 KM yang ditangani. Jadi masih ada sekitar 100 Km yang menunggu untuk ditangani melalui program percepatan ini,” tambahnya.
Kemudian, Chandra melanjutkan, jika rencana penanganan 30 Km jalan komplek perumahan di tahun 2023 nanti disetujui, artinya sisa jalan atau fasum yang belum tertangani tinggal sepanjang 70 Km.
“Insya Allah dalam satu sampai dua tahun kedepan. Semua fasum komplek perumahan yang sudah diserahkan ke Pemko dapat tertangani dengan baik,” pungkasnya.
Di sisi lain, Chandra berharap, agar program percepatan penanganan jalan komplek tersebut bisa menjadi stimulan bagi komplek perumahan lain yang belum menyerahkan fasumnya ke Pemko Banjarmasin. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
