SuarIndonesia – Empat perusahaan diselidiki terkait karhutla di Kalimantan. Pemerintah didesak tidak berhenti pada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sejak awal Agustus.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengklaim sudah ada empat perusahaan di Kalimantan Barat yang sedang dalam penyelidikan.
Prasetyo bilang, pemerintah membuka kemungkinan mencabut izin perusahaan jika hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Selain korporasi, Bareskrim Polri juga telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka yang diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dengan tujuan menekan biaya operasional.
Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung upaya pemadaman karhutla di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026), turut didampingi sejumlah pejabat antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kapolri Listyo Sigit, hingga Panglima TNI Agus Subiyanto.
Di tengah kabut asap tipis, Prabowo dan para pejabat berjalan tanpa mengenakan masker.
Sementara, sejumlah petugas pemadam kebakaran berpakaian lengkap serta masker, tampak memegang selang berupaya memadamkan sejumlah titik panas.
Di tengah pengecekan, Prabowo turut memberikan arahan kepada para menteri dan jajarannya.
Tak ketinggalan dia menyapa petugas pemadam dan sejumlah warga yang berada di ;okasi.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan instruksi Presiden adalah agar karhutla gambut ditangani cepat dan optimal. Teddy menambahkan, Prabowo meminta adanya penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” ucap Seskab, Teddy Indra Wijaya.
“Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.”
Presiden menekankan agar pemerintah daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar karhutra tidak terus berulang.
Demi mempercepat pemadaman, Teddy mengklaim pemerintah menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan yang akan didatangkan bertahap.
Selain itu, pemerintah turut mengerahkan personel aparat di darat untuk memadamkan titik panas, serta penambahan enam helikopter water bombing.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga akan diperbanyak untuk penanganan karhutla.
Terkait penindakan hukum, setidaknya ada empat perusahaan di Kalimantan Barat yang kini menjalani penyelidikan, kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Kendati dia tidak menyebutkan nama-nama korporasi tersebut, keempatnya diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
“Tadi dilaporkan sudah ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan,” kata Prasetyo.
Dia mengklaim, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan jika ditemukan pelanggaran. Termasuk, kemungkinan mencabut izin perusahaan.
“Kalau ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu-ragu, sampai kepada ada kemungkinan cabut izin.
“Bilamana ada tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, itu harus ditindak, baik perorangan maupun korporasi,” sambung Prasetyo. (*/ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
