DIRUT PT ASM Bidang Perumahan Korupsi Pembiayaan Konstruksi, Disidangkan

- Penulis

Kamis, 30 Januari 2025 - 22:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terdakwa AMA, bos perumahan AMA, yang mana selaku Direktur Utama (Dirut) PT  Alfath Salima Mulia (ASM) yang dutuduh korupsi pembiayaan konstruksi, disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Jumat (30/1/2025) (SuarIndonesia/ZI)

Terdakwa AMA, bos perumahan AMA, yang mana selaku Direktur Utama (Dirut) PT  Alfath Salima Mulia (ASM) yang dutuduh korupsi pembiayaan konstruksi, disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Jumat (30/1/2025) (SuarIndonesia/ZI)

SuarIndonesia – – Terdakwa AMA,  yang mana selaku Direktur Utama (Dirut) PT  Alfath Salima Mulia (ASM) dituduh korupsi pembiayaan konstruksi, disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kamis  (30/1/2025)

Ia dituduh telah merugikan Negara Rp 5,2 Miliar pada kasus di Tahun 2019.

Semua menyeretnya atas dasar mengajukan pinjaman pada salah satu Bank BUMN (milik pemerintah) Cabang Banjarmasin.

Persidangan diketuai Majelis Hakim Suwandi SH, MH.

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya, mendengrkan dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ricky S SH dan rekan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin.Modus terdakwa meminjam uang di salah satu Bank milik BUMN dengan jaminan sertifikat milik warga yang sudah lunas.

Dan dalam kasus ini ada turut sertanya, yang saat ini masih dalam proses penyidikan.

Terdakwa didakwa Primair pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Adapun JPU menilai bahwa perbuatan terdakwa dalam pengajuan kredit yang dilakukan tidak sesuai aturan antara lain anggunan yang diajukan ternyata sudah terjual.

Penasehat Hukum terdakwa Syamsul Hidayat SH,MH mengatakan bahwa setelah mendengarkan dakwaan yang dibacakan pihak JPU tersebut pihaknya merasa keberatan dan langsung mengajukan eksepsi.

Baca Juga :   KEPERGOK Ingin Curi Helm Dikejar Warga Berakhir Terjun ke Sungai Martapura

“Kalau yang dituduhkan terhadap kliennya itu tidak benar maka hal itu keranah pidana umum, namun apabila kliennya dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit atau utang piutang.

Dan klien kami sudah membayar Rp 2,5 miliar lebih dari pinjaman sebesar Rp 5,2 miliar lebih.

Bahkan sisanya bisa dilunasi dengan aset-aset yang dijadikan anggunan, dan oleh itu pihaknya mengajukan eksepsi,” bebernya didampingi rekan Alamsyah SH,MH dan Syahrizal SH.

Ia sebut, kalau pihaknya menilai kasus ini sebenarnya bisa dikatakan perkara pidana umum atau perkara perdata karena adanya utang piutang yang mau dilunasi dengan jaminan yang ada.

Sidang akan dilanjutkan kembali pada pekan depan yakni Kamis (10/2/2025) dengan agenda penyampaian eksepsi terdakwa. (ZI)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

REHABILITASI Jembatan Sungai Gampa, Berdampak Arus Sungai Andai Macet Total
DIKELUHKAN Minimnya Pemberitahuan Rehabilitasi Jembatan Sungai Gampa
REHABILITASI Jembatan Sungai Gampa, Berdampak Arus Sungai Andai Macet Total
POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset
KPK Laksanakan UU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
MENDESAK Percepatan Pemulihan Jalan Perdagangan Pasca Galian Pipa PAM Bandarmasih
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:12

KPK Laksanakan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57