SuarIndonesia – Proses lelang jabatan lima kepala SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin baru separuh jalan. Persisnya baru sampai penilaian self assessment psikologi.
Belum selesai hingga pengumuman hasil, proses seleksi tersebut terima kabar miring.
Salah seorang oknum peserta seleksi diduga telah melakukan kecurangan dengan mengandalkan jasa joki saat proses self assessment yang diadakan secara virtual.
Kabar miring ini bermula dari adanya laporan salah seorang peserta yang merasa keberatan atas tindakan rivalnya tersebut.
Laporkan itu pun disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD, Diklat) Banjarmasin selaku panitia penyelenggara.
Belum cukup, pelapor juga mengirimkan foto dari hasil tangkapan layar saat proses self assessment yang dilakukan secara online berlangsung sebagai barang bukti dugaan kecurangan.
Dikonfirmasi terkait kabar miring ini, Bidang Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN, BKD Diklat Banjarmasin, Fauzan, mengakui memang telah mendengar soal laporan tersebut.
“Ya, ada yang mengadu kayanya. Kami sebenarnya kurang tau. Cuma memang ada keributan dari peserta kemarin,” ujar Fauzan, Kamis (06/08/2020).
Fauzan mengakui, saat self assessment berlangsung, peserta memang diperbolehkan didampingi orang lain. Akan tetapi tujuanya hanya sebatas untuk membantu, jika ada kendala di bidang IT. Maklum, proses kali ini memang dilakukan secara online.
“Tapi kalau itu sifatnya membantu sebagai operator atau bagaimana karena peserta ini ada yang lemah di bidang IT, bisa saja. Tapi ke dalamnya kita tak tahu,” imbuhnya.
Kendati demikian, Fauzan tak berani menerangkan lebih dalam tentang persoalan ini. Apakah laporan tersebut memang betul-betul suatu pelanggaran yang dilakukan peserta atau tidak.
“Kita hanya sekretariat saja. Tugas Kami hanya menjalankan proses. Jadi tak bisa ikut campur lebih dalam sampai penilaian,” jelasnya.
Untuk yang bisa menilai apakah itu betul suatu pelanggaran atau tidak hanya Tim Panitia Seleksi (Pansel). Dan menurut Fauzan Tim Pansel tentunya sudah mengetahui persoalan ini.
“Barangkali nanti akan kami sampaikan ke Timsel. Lagipula tim juga tentu memonitor. Mungkin tau saja informasi-informasi. Karena itu menyangkut penilaian juga kalau itu benar bisa dibuktikan,” tukasnya.
Awak media pun mencoba mengkonfrontasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarmasin, Hamli Kursani yang juga merupakan salah satu dari lima anggota Tim Pansel terkait adanya dugaan kecurangan ini.
Namun sayang, Hamli yang saat itu masih ada di ruangannya enggan memberikan komentar terkait kisruh dugaan kecurangan tersebut. “Kata bapak silakan tanyak ke tim pansel saja,” ujar salah seorang staf kesekretariatan.
Awak media pun akhirnya berhasil menghubungi anggota Tim Pansel lainnya melalui sambungan telepon. Yakni Muhammad Effendi dari Fakultas Hukum ULM.
Saat dikonfirmasi, Effendi pun mengaku belum menerima laporan tersebut. Meski begitu, jika memang terbukti benar telah terjadi kecurangan dalam proses penilaian, bisa saja pihaknya akan menjadikan hal itu sebagai salah satu pertimbangan.
“Bila ada informasi seperti itu, kirim saja surat kepada kami, maka akan kami kroscek. Kalau memang terbukti seperti itu tentu Pansel akan mempertimbangkan untuk meminta rekomendasi dan seterusnya,” tuntasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemko Banjarmasin telah membuka lelang jabatan untuk pengisian lima kepala SKPD yang saat ini masih kosong. Adapun posisi yang saat ini sudah dilamar sebanyak 38 ASN.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
