SuarIndonesia – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mendorong konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten menjadi satu kelembagaan untuk memperkuat layanan permodalan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam.
Konsolidasi melibatkan BPR milik Pemkab Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut. Nantinya, seluruh BPR tersebut berada dalam satu kelembagaan dengan pusat operasional di Banjarmasin, sedangkan kantor di masing-masing kabupaten diarahkan menjadi jaringan cabang.
“Jadi, kita gabung menjadi satu. Nanti pusatnya di Banjarmasin, sedangkan delapan BPR yang ada di kabupaten menjadi cabang,” ujar Muhidin seusai penandatanganan MoU.
Menurutnya, konsolidasi bukan sekadar penataan kelembagaan, melainkan langkah memperkuat kemampuan BPR agar layanan pembiayaan semakin optimal dan manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.
Muhidin menegaskan, penggabungan tersebut tidak boleh menghilangkan program pembiayaan yang telah berjalan di masing-masing daerah, termasuk program pinjaman berbunga nol persen.
“Program pinjaman nol persen tetap dilaksanakan. Itu tetap harus berjalan,” tegasnya.
Pemerintah kabupaten juga diberi ruang mengusulkan program pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, konsolidasi diharapkan memperkuat pengelolaan BPR tanpa menghilangkan program unggulan maupun karakteristik setiap daerah.
Namun, Muhidin mengingatkan proses penggabungan harus mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel diminta berkoordinasi dengan OJK untuk menyusun format kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan sesuai aturan.
“Kita buat sesuai aturan yang ada. Biro Ekonomi bersama OJK menyiapkan formatnya supaya nanti tidak salah,” katanya.
Muhidin berharap konsolidasi tersebut memperkuat peran BPR sebagai lembaga keuangan daerah yang dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
“Mudah-mudahan dengan penggabungan ini, BPR bisa membantu masyarakat lebih baik lagi, untuk kesejahteraan masyarakat, baik usaha mikro, kecil maupun UMKM,” pungkasnya.
DITARGET APRIL 2027
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, rencana penggabungan delapan BPR tersebut telah dibahas sejak sekitar dua tahun lalu dan kini dimatangkan bersama OJK serta Pemprov Kalsel.
Menurutnya, konsolidasi diperlukan untuk menyehatkan kelembagaan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat koordinasi bisnis. Bank Kalsel pun siap mendukung penyediaan fasilitas kantor pusat di Banjarmasin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi komisaris, direksi, serta pegawai BPR di Aksel University.
“Bank Kalsel siap mendukung konsolidasi ini, termasuk fasilitas kantor pusat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Fachrudin menambahkan, program pembiayaan di setiap daerah tetap dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing. Konsolidasi tersebut ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027.
Ke depan, ia berharap penggabungan BPR dapat membuka peluang sinergi yang saling menguatkan dengan Bank Kalsel, disertai pembagian peran bisnis yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
“Sinergi BPR dan Bank Kalsel harus saling menguntungkan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih,” tutupnya. (ADV/SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
